Polri dan Kementerian PKP Kolaborasi Wujudkan Program 3 Juta Rumah

Kolaborasi Polri dan Kementerian PKP dalam pembangunan 100.000 rumah untuk personel Polri akan mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah bagi MBR, sesuai arahan Presiden Prabowo.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi bekerja sama untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kolaborasi ini diresmikan dengan peletakan batu pertama pembangunan perumahan bersubsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Maret 2025. Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Polri berkomitmen membangun 100.000 rumah untuk personelnya hingga tahun 2025. "Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi," ungkap Kapolri. Pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam mencapai target 3 Juta Rumah. Ia menekankan bahwa pemerintah saat ini memberikan perhatian besar terhadap MBR, "Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya. Selain pembangunan langsung, pemerintah juga menyediakan berbagai insentif, seperti PPN 100 persen yang ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga Juli 2025.

Program 3 Juta Rumah merupakan program ambisius pemerintah untuk mengatasi kekurangan hunian layak di Indonesia. Target pembangunan hingga tahun 2025 mencapai 220.000 unit rumah, dengan realisasi hingga Maret 2025 sebanyak 118.000 unit. Kolaborasi dengan Polri untuk membangun 100.000 unit rumah untuk personelnya menjadi kontribusi signifikan dalam pencapaian target tersebut. Pembangunan rumah subsidi bagi anggota Polri diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui efek pengganda (multiplier effect).

Kapolri menekankan pentingnya dampak positif pembangunan perumahan ini terhadap perekonomian lokal. "Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," jelasnya. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri PKP menambahkan bahwa dukungan dari sektor swasta juga sangat dibutuhkan untuk mencapai target 3 Juta Rumah. Pemerintah berharap pengembang swasta dapat berpartisipasi aktif dalam program ini. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, Polri, dan sektor swasta, diharapkan Program 3 Juta Rumah dapat terwujud dan memberikan solusi bagi permasalahan hunian di Indonesia.

• PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga Juli 2025.

Pemerintah terus berupaya menyediakan hunian layak bagi MBR melalui berbagai program dan insentif. Selain pembangunan langsung, berbagai kebijakan pendukung juga diterapkan untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah merupakan langkah nyata untuk mengatasi permasalahan kekurangan hunian di Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara Kementerian PKP dan Polri, serta dukungan dari sektor swasta, menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan terwujudnya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.