Polri Geledah HK Tower, Usut Korupsi Proyek Pabrik Gula Rp871 Miliar

Penggeledahan Gedung HK Tower terkait kasus dugaan korupsi proyek pengembangan Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI senilai Rp871 miliar tengah berlangsung, ungkap Wakapolda.

Wakil Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Brigjen Pol. Arief Adiharsa, membenarkan penggeledahan yang dilakukan di Gedung HK Tower, Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis, 20 Februari 2024. Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI yang terintegrasi Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Tahun 2016. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut, dengan penyidik telah berada di lokasi sejak pukul 10.00 WIB.

Kasus ini bermula dari proyek yang direncanakan sejak 2014 sebagai tindak lanjut program strategis BUMN, didanai Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN-P tahun 2015. Nilai kontrak proyek mencapai Rp871 miliar. Hasil penyelidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan hukum dalam perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan pembayaran proyek, mengakibatkan proyek mangkrak dan diduga merugikan negara.

Brigjen Pol. Arief menjelaskan beberapa temuan penyimpangan. Anggaran proyek EPCC PG Djatiroto ternyata kurang dan tidak tersedia sepenuhnya sesuai nilai kontrak saat penandatanganan. Terungkap pula komunikasi intens antara Direktur Utama PTPN XI (DP) dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI (AT) jauh sebelum lelang, untuk meloloskan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam sebagai penyedia proyek, meskipun perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat kualifikasi.

Beberapa dugaan penyimpangan yang ditemukan dalam proyek ini antara lain: anggaran proyek yang tidak mencukupi, proses lelang yang diduga dipaksakan dengan meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, perubahan isi kontrak yang tidak sesuai dengan rencana kerja, penambahan uang muka 20 persen dan pembayaran letter of credit (LC) ke rekening luar negeri, serta ketidaksesuaian tanggal pada kontrak perjanjian yang ditandatangani. Selain itu, proyek dikerjakan tanpa studi kelayakan, jaminan uang muka dan pelaksanaan kadaluarsa dan tidak diperpanjang, dan metode pembayaran barang impor atau letter of credit dinilai tidak wajar.

Semua penyimpangan tersebut mengakibatkan proyek mangkrak hingga saat ini, meskipun PTPN XI telah mengeluarkan hampir 90 persen dari total anggaran kepada kontraktor. Polri terus melakukan investigasi untuk mengungkap secara tuntas kasus dugaan korupsi ini dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Betul, penggeledahan sedang berjalan terkait dengan pembangunan Pabrik Gula Djatiroto dan Assembagoes. Ini konteksnya Djatiroto," ujar Brigjen Pol. Arief Adiharsa saat dikonfirmasi.

Pihak kepolisian masih belum dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai barang bukti yang telah ditemukan karena penggeledahan masih berlangsung. Namun, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dalam proyek-proyek besar pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi dan kerugian negara.

• Proyek dimulai sejak perencanaan pada tahun 2014.
• Didanai oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN-P tahun 2015.
• Nilai kontrak proyek mencapai Rp871 miliar.
• Dugaan penyimpangan ditemukan dalam perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan pembayaran.
• Anggaran proyek tidak mencukupi dan tidak tersedia sepenuhnya sesuai nilai kontrak.
• Dugaan komunikasi intens antara direksi PTPN XI untuk meloloskan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam.
• Perubahan isi kontrak yang tidak sesuai dengan rencana kerja.
• Penambahan uang muka 20 persen dan pembayaran LC ke rekening luar negeri.
• Proyek dikerjakan tanpa studi kelayakan.
• Jaminan uang muka dan pelaksanaan kadaluarsa dan tidak diperpanjang.
• Metode pembayaran barang impor atau letter of credit tidak wajar.
• Proyek mangkrak, PTPN XI telah mengeluarkan hampir 90 persen dari total anggaran.

Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas para pihak yang terlibat. Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan keadilan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam pengelolaan proyek-proyek besar agar terhindar dari praktik korupsi.