Polri Segera Tetapkan Tersangka Kasus SPBU Manipulasi BBM di Sukabumi

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri segera menetapkan tersangka kasus SPBU di Sukabumi yang memanipulasi takaran BBM, dengan kerugian ditaksir mencapai Rp1,4 miliar per tahun.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri akan menetapkan tersangka terkait kasus manipulasi takaran bahan bakar minyak (BBM) di sebuah SPBU di Baros, Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini terungkap setelah ditemukannya alat manipulasi yang menyebabkan kerugian konsumen hingga miliaran rupiah. Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi dan akan segera menaikkan status tersangka pekan depan.

Direktur Dittipidter, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, menyatakan bahwa penetapan tersangka akan dilakukan setelah gelar perkara. Tersangka utama adalah Rudi, Direktur Utama PT Prima Berkah Mandiri (PBM), operator SPBU dengan kode 34-43111. Polisi telah memeriksa empat saksi, termasuk saksi ahli dari Kementerian Perdagangan dan pihak internal SPBU.

Modus kecurangan yang dilakukan melibatkan alat tambahan bernama Printed Circuit Board (PCB) yang terpasang tersembunyi pada alat pompa BBM. PCB ini berisi komponen elektronik dengan trafo pengatur arus listrik, menyebabkan berkurangnya takaran BBM yang diterima konsumen. Keberadaan alat ini juga menyulitkan petugas metrologi dalam melakukan tera ulang tahunan.

Tersangka akan dijerat dengan Pasal 27 juncto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara 1 tahun dan denda maksimal Rp1 juta. Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat manipulasi ini diperkirakan mencapai Rp1,4 miliar per tahun. Polisi akan menghitung total kerugian berdasarkan lama waktu alat tersebut beroperasi.

"Pekan depan sudah kita naikkan tersangka. Setelah gelar perkara, akan naik ke tersangka," kata Dirtipidter Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu.

Brigjen Nunung menjelaskan lebih lanjut bahwa alat PCB tersebut dipasang dan disembunyikan di kompartemen kosong antara kompartemen pompa dan kompartemen alat ukur BBM. Hal ini membuat alat tersebut tidak terdeteksi saat dilakukan tera ulang setiap tahunnya.

Empat saksi telah diperiksa, yaitu satu saksi ahli dari Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan dan tiga orang saksi dari internal PT PBM, meliputi manajer, kepala shift SPBU, dan operator SPBU.

Dittipidter mengungkap kecurangan SPBU ini setelah penyelidikan mendalam. Penggunaan alat ilegal tersebut mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi konsumen. Perhitungan kerugian akan mempertimbangkan durasi penggunaan alat manipulasi tersebut. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap SPBU untuk melindungi konsumen dari praktik curang.

Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku. Penetapan tersangka diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Kesimpulan: Kasus manipulasi BBM di SPBU Sukabumi ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan metrologi legal. Langkah tegas Polri dalam menetapkan tersangka diharapkan dapat memberikan keadilan bagi konsumen dan mencegah praktik serupa di kemudian hari.