Polri Siap Amankan PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah

Kepolisian Indonesia siap mengamankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapannya untuk mengamankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (3/3).

Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa Polda dan jajarannya di wilayah yang akan melaksanakan PSU telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah, dan TNI. Kerjasama antar lembaga ini dinilai krusial untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses PSU berlangsung. "Pengamanan dari kepolisian diharapkan dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada masa tahapan PSU ini," tegasnya.

Pernyataan kesiapan Polri ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU di 24 daerah setelah menyelesaikan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno pada Senin (24/2), setelah MK memeriksa 40 perkara secara lanjut. Polri berperan sebagai cooling system, menjaga kondusifitas daerah, dan memastikan proses PSU berjalan lancar dan aman.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi memutuskan untuk menggelar PSU di 24 daerah setelah menyelesaikan pemeriksaan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari total 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Sebanyak 24 dari 26 permohonan yang dikabulkan berujung pada keputusan untuk melaksanakan PSU.

Keputusan MK ini merupakan langkah penting dalam memastikan integritas dan keadilan proses pemilihan kepala daerah. KPU di daerah terkait diwajibkan untuk menjalankan putusan ini sesuai dengan instruksi MK. Proses PSU diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kembali menggunakan hak pilihnya dan menentukan pemimpin daerah yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Selain PSU, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, untuk Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi ulang hasil suara. Kedua, untuk Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan perbaikan penulisan dalam keputusan KPU terkait penetapan hasil Pilkada.

Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses PSU berlangsung. Sebagai cooling system, Polri akan berupaya mencegah terjadinya konflik dan menjaga situasi tetap kondusif. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu, akan menjadi kunci keberhasilan pengamanan PSU.

Langkah-langkah pengamanan yang akan dilakukan Polri akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Prioritas utama adalah memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga proses PSU dapat berjalan lancar dan demokratis. Polri berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan hak pilih masyarakat terlindungi.

Dengan adanya jaminan keamanan dari Polri, diharapkan proses PSU Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tertib di 24 daerah yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Selain itu, Polri juga akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses PSU. Partisipasi masyarakat yang aman dan tertib merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan PSU yang demokratis dan berintegritas.

Dengan kesiapan Polri dan kerjasama berbagai pihak, diharapkan PSU Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan demokratis, serta menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.