Polri Tahan Empat Tersangka Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tangerang

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menahan empat tersangka, termasuk Kepala Desa Kohod, atas dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Tangerang, Banten.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menahan empat tersangka terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten. Penahanan dilakukan pada Senin malam setelah penyidik melakukan pemeriksaan maraton sejak pukul 12.00 WIB hingga 20.30 WIB. Keempat tersangka tersebut adalah Kepala Desa Kohod, Arsin; UK, Sekretaris Desa Kohod; serta SP dan CE, selaku penerima kuasa. Kasus ini melibatkan pembuatan dan penggunaan surat-surat palsu untuk pengurusan sertifikat tanah.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan alasan penahanan. "Kepada empat tersangka itu kami putuskan mulai malam ini kami lakukan penahanan," kata Djuhandhani di Gedung Bareskrim Polri. Penahanan dilakukan untuk mencegah para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Polisi khawatir masih ada barang bukti lain yang belum ditemukan.

Proses penahanan dilakukan setelah gelar perkara yang melibatkan penyidik. Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah. Dokumen palsu tersebut antara lain girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, dan surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Semua dokumen ini diduga dibuat oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohod.

Menurut keterangan Brigjen Pol. Djuhandhani, para tersangka diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat-surat palsu tersebut sejak Desember 2023 hingga November 2024. Dokumen-dokumen palsu ini kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui Kantor Jasa Survei dan Pemetaan (KJSB) Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Alhasil, terbitlah 260 SHM atas nama warga Desa Kohod.

Modus operandi yang digunakan para tersangka menunjukkan adanya sindikat yang terorganisir dalam melakukan pemalsuan dokumen. Mereka memanfaatkan posisi dan akses yang dimiliki untuk memuluskan aksi kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan administrasi pertanahan di tingkat desa.

Proses pembuatan dan penggunaan surat palsu ini diduga melibatkan berbagai pihak. Meskipun empat tersangka telah ditahan, investigasi lebih lanjut masih diperlukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan.

Penyidik telah mengumpulkan berbagai bukti yang mendukung dugaan pemalsuan sertifikat tanah tersebut. Bukti-bukti tersebut antara lain dokumen-dokumen palsu yang telah digunakan, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan para tersangka. Bukti digital juga kemungkinan besar telah dikumpulkan untuk melengkapi proses investigasi.

Proses hukum akan terus berjalan, dan para tersangka akan dihadapkan pada proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. Penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan sistem pengawasan dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Dengan ditahannya keempat tersangka, diharapkan proses hukum dapat berjalan lancar dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa. Polri akan terus berupaya untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat, mengingat dampaknya yang luas terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pertanahan menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan pemalsuan dokumen.

• Peningkatan sistem verifikasi dan validasi dokumen pertanahan.
• Penguatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pertanahan.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keabsahan dokumen pertanahan.
• Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan transparansi informasi pertanahan.

Dengan adanya langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, diharapkan kasus pemalsuan sertifikat tanah seperti ini dapat diminimalisir di masa mendatang. Kepastian hukum dalam kepemilikan tanah sangat penting bagi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.