Polri Tetap Usut Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng

Polri menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng terus berlanjut, meskipun tersangka mengajukan praperadilan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar.

korupsi
Polri menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng terus berlanjut, meskipun tersangka mengajukan praperadilan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar. (©© 2025 Antaranews)

Polri Lanjutkan Investigasi Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Irjen Pol. Cahyono Wibowo, pada Senin, 27 Januari 2025. Penyidik menemukan dua alat bukti baru yang memperkuat dugaan korupsi dan pencucian uang (TPPU).

Praperadilan Ditolak, Kasus Tetap Berjalan

Sebelumnya, tersangka dalam kasus ini, Rudy Hartono Iskandar (RHI), mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, pada 17 Januari 2025, hakim tunggal memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena cacat formil. Keputusan ini dinilai penting untuk mencegah preseden buruk yang dapat menghambat proses hukum selanjutnya. Terlebih, ini bukan gugatan praperadilan pertama RHI di pengadilan tersebut.

Komitmen Polri Terhadap Penegakan Hukum yang Bersih

Polri menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Irjen Pol. Cahyono Wibowo menekankan bahwa penyidikan akan berlanjut sesuai prosedur hukum. Polri ingin memastikan penegakan hukum yang bersih dan akuntabel di setiap tahapannya.

Kronologi dan Potensi Kerugian Negara

Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim pada 27 Juni 2016. Dugaan korupsi terjadi dalam proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Proyek ini diduga melibatkan suap kepada penyelenggara negara dan berpotensi merugikan negara hingga Rp649,89 miliar.

Tersangka dan Latar Belakang Kasus

Dua tersangka telah ditetapkan, yaitu Sukmana (mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta) dan Rudy Hartono Iskandar (pihak swasta). Keduanya diduga terlibat korupsi dalam pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun. Kasus ini terjadi saat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kesimpulan

Polri berkomitmen untuk menyelesaikan kasus korupsi lahan rusun Cengkareng. Meskipun ada upaya hukum dari tersangka, penyidikan tetap berlanjut. Temuan bukti baru dan penolakan praperadilan memperkuat langkah Polri dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Proses hukum akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan Polri berkomitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Edy M Yakub
E
Reporter Edy M Yakub
Polri Selidiki Korupsi Proyek Pabrik Gula PTPN XI, Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Korps Kriminalitas Khusus Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan korupsi proyek pengembangan Pabrik Gula Assembagoes PTPN XI senilai Rp716,6 miliar, yang diduga merugikan keuangan negara.

#konten ai
Polri Selidiki Korupsi Pembiayaan LPEI ke PT DST dan PT MIF: Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Polri resmi selidiki dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh LPEI kepada PT DST dan PT MIF periode 2012-2016, dengan potensi kerugian negara yang signifikan.

#konten ai
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari Lebong, Bengkulu, mengungkap kasus korupsi di Dinas PUPR dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, terkait proyek pemeliharaan jembatan dan tebas bayang tahun 2023; penggeledahan kantor dan penetapan tersangka segera dilakukan.

Sumber Antara
Kasus Korupsi Tol Padang-Pekanbaru: 7 Tersangka Berkasnya Rampung

Kejati Sumbar telah menyelesaikan berkas tujuh tersangka kasus korupsi pengadaan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin tahun 2020, dengan kerugian negara mencapai Rp27 miliar.

Korupsi
Kejari Tulungagung Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Tanggung: Rp400 Juta Raib?

Kejaksaan Negeri Tulungagung tengah menyelidiki dugaan penyelewengan dana desa di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp400 juta; proses hukum masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka.

hukum
Polri Periksa 50 Saksi Hutama Karya Terkait Korupsi Proyek PG Djatiroto Rp871 Miliar

Kepolisian telah memeriksa 50 saksi dari PT Hutama Karya terkait dugaan korupsi proyek pengembangan PG Djatiroto senilai Rp871 miliar yang diduga merugikan negara.

#planetantara
72 Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Dapur Sehat di Aceh Barat

Polres Aceh Barat telah memeriksa 72 saksi terkait dugaan korupsi pada program Dapur Sehat atasi stunting di Aceh Barat senilai Rp1,68 miliar lebih, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp362 juta lebih.

Sumber Antara
Polri Selidiki Pagar Laut Tangerang: Dugaan Pemalsuan Sertifikat

Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan pemalsuan sertifikat terkait pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang berpotensi melanggar hukum dan melibatkan tindak pidana korupsi.

#konten ai
Polda Sulteng Pecat Oknum Polisi Calo Penerimaan Polri: Tindak Tegas Berantas 'Masuk Polri Bayar'

Polda Sulteng memecat AKP M, oknum polisi yang terbukti menjadi calo penerimaan anggota Polri tahun 2022 dengan menjanjikan kelulusan seharga Rp 175 juta, sebagai komitmen membersihkan institusi dari praktik koruptif.

Sumber Antara
Kasus Korupsi Pasar Inpres Bengkulu: 6 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara

Enam terdakwa kasus korupsi Pasar Inpres Bintuhan, Kaur, Bengkulu, dituntut hukuman penjara dan denda dengan total kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar; satu terdakwa lainnya dituntut hukuman lebih ringan.

hukum
Eks Dirut PPSJ Divonis 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles, divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta terkait korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP Rp0 di Jakarta Timur, dengan kerugian negara mencapai Rp256 miliar.

Jakarta
Dugaan Korupsi Puskesmas Kemusu, Boyolali: Dua Pegawai Jadi Tersangka, Negara Rugi Rp1,2 Miliar

Kejari Boyolali menetapkan dua pegawai Puskesmas Kemusu sebagai tersangka korupsi pengelolaan dana BLUD periode 2017-2022, dengan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar setelah pengembalian sebagian dana.

#konten ai