Pontianak Bersiap Hadapi TBC: Raperda Penanggulangan Segera Diselesaikan

Pemerintah Kota Pontianak sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanganan Tuberkulosis (TBC) untuk menekan angka penderita dan mencegah wabah, dengan dukungan anggaran APBD untuk pengobatan.

Pontianak, Kalimantan Barat - Kota Pontianak tengah berupaya serius dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya penyakit Tuberkulosis (TBC). Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak saat ini tengah gencar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang percepatan penanggulangan TBC. Pembahasan Raperda ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menekan angka kasus TBC yang terus meningkat dan mencegah meluasnya wabah penyakit menular ini.

Penjabat Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, menekankan pentingnya Raperda ini sebagai payung hukum yang mengikat baik eksekutif maupun legislatif dalam penanganan TBC. Beliau menyampaikan hal ini dalam pidato Ketua DPRD Kota Pontianak pada Senin lalu di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak. Edi Suryanto juga menjelaskan bahwa kesehatan merupakan isu dasar masyarakat, setara dengan pendidikan. Data peningkatan kasus TBC di Pontianak menjadi alasan utama percepatan pembahasan Raperda ini.

Antisipasi dini dinilai sangat krusial untuk mencegah penyebaran yang lebih luas dan menekan biaya penanganan yang dapat membengkak jika kasus TBC menjadi wabah. "Kita harus segera mengeluarkan perda ini dan melaksanakannya untuk mencegah terjadinya wabah. Kalau sudah menjadi wabah, biaya penanganannya akan semakin mahal," tegas Edi Suryanto.

Terkait dengan faktor risiko TBC, seperti kebiasaan merokok, Edi Suryanto juga menekankan pentingnya penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Meskipun belum ada larangan merokok total dari pemerintah pusat, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk menegakkan perda yang sudah ada. "Meski belum ada undang-undang dari pemerintah pusat yang melarang rokok secara total, kita sudah memiliki perda yang mengatur larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Jika masyarakat bisa mematuhi aturan ini saja itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa," tambahnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menambahkan bahwa Raperda ini bertujuan untuk melindungi penderita TBC di Kota Pontianak. Regulasi ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan pengobatan yang dianggarkan melalui APBD. "Kita akan memastikan Perda ini benar-benar melindungi masyarakat yang terkena penyakit TBC. Dengan adanya bantuan APBD, diharapkan dapat meringankan beban penderita dalam menjalani pengobatan," ujar Satarudin.

Proses pembahasan Raperda ini masih akan berlangsung cukup panjang. Setelah pidato Ketua DPRD, akan dilanjutkan dengan pidato Wali Kota dan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan di tingkat Panitia Khusus Pembahasan Peraturan Daerah.

Pembahasan Raperda tentang percepatan penanggulangan TBC di Kota Pontianak merupakan langkah progresif dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan adanya payung hukum yang kuat dan dukungan anggaran dari APBD, diharapkan penanganan TBC di Pontianak akan lebih efektif dan terintegrasi, sehingga dapat menekan angka penderita dan mencegah munculnya wabah.