PP Baru Wajibkan Eksportir SDA Simpan 100% Devisa di Dalam Negeri

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir sumber daya alam menyimpan 100% devisa hasil ekspor di bank dalam negeri mulai 1 Maret 2025, dengan potensi tambahan devisa hingga 100 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. PP ini mewajibkan seluruh eksportir sumber daya alam (SDA) untuk menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri. Kebijakan ini diumumkan pada Senin lalu di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Langkah ini diambil pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat devisa hasil ekspor bagi pembangunan dalam negeri. Sebelumnya, banyak DHE SDA yang disimpan di luar negeri, sehingga dampaknya terhadap perekonomian domestik kurang maksimal. Presiden menjelaskan, "Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari perolehan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025."

Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Maret 2025 dan mewajibkan penyimpanan devisa selama 12 bulan di bank-bank nasional. Kebijakan ini mencakup sektor pertambangan, dengan pengecualian sektor minyak dan gas bumi yang tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

Pemerintah memproyeksikan penambahan devisa hasil ekspor yang signifikan akibat kebijakan ini. Presiden Prabowo memperkirakan penambahan devisa hingga 80 miliar dolar AS pada tahun 2025. Angka ini bahkan berpotensi mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS jika dana tersebut disimpan selama 12 bulan sesuai ketentuan PP.

Potensi peningkatan devisa ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dana yang tersimpan dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan, meningkatkan cadangan devisa negara, dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Meskipun diwajibkan menyimpan DHE SDA di dalam negeri, pemerintah memberikan fleksibilitas penggunaan dana tersebut. Eksportir diizinkan menggunakan dana di rekening khusus untuk beberapa keperluan, antara lain:

• Penukaran ke rupiah di bank yang sama.
• Pembayaran pajak dan kewajiban lainnya kepada pemerintah dalam valuta asing.
• Pembayaran dividen dalam valuta asing.
• Pembayaran pengadaan barang dan jasa (bahan baku, bahan penolong, barang modal) yang belum tersedia di dalam negeri dalam valuta asing.
• Pembayaran pinjaman untuk pengadaan barang modal.

Kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan antara peningkatan devisa dalam negeri dan kelangsungan usaha para eksportir. Namun, pemerintah juga akan menindak tegas eksportir yang tidak mematuhi peraturan ini. Sanksi yang diterapkan berupa penangguhan pelayanan ekspor, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 8 Tahun 2025.

Penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan DHE SDA bagi pembangunan ekonomi dalam negeri. Dengan potensi peningkatan devisa yang signifikan dan fleksibilitas penggunaan dana yang diberikan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Namun, penegakan aturan dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan para eksportir.