PPKD Jakbar Targetkan 1.210 Warga Ikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2025

Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat membuka pelatihan berbasis kompetensi bagi 1.210 warga Jakarta dengan berbagai bidang kejuruan, termasuk pelatihan mobile.

Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat menargetkan pelatihan berbasis kompetensi bagi 1.210 warga pada tahun 2025. Pelatihan ini terbuka bagi warga DKI Jakarta yang memiliki KTP dan pendatang yang telah memenuhi administrasi kependudukan. Program ini mencakup pelatihan reguler dan berbasis Mobile Training Unit (MTU), menjawab kebutuhan akan peningkatan keterampilan dan daya saing di pasar kerja. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi PPKD Jakarta Barat, Agus Susanto, menjelaskan detail program tersebut.

Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing warga Jakarta di pasar kerja. Pelatihan yang ditawarkan beragam, disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Hal ini sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan akses pelatihan bagi seluruh warga, termasuk pendatang yang telah memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan warga Jakarta, termasuk pendatang, dapat memiliki keahlian dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Hal ini akan meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan mereka. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta Barat.

PPKD Jakarta Barat menyediakan dua jenis pelatihan: reguler dan berbasis MTU. Pelatihan reguler meliputi 13 bidang kejuruan dengan total kuota 810 peserta. Durasi pelatihan reguler rata-rata 45 hari dengan kuota 20 orang per jurusan. Sementara itu, pelatihan berbasis MTU menawarkan sembilan jenis pelatihan dengan target 400 peserta sepanjang tahun 2025. Pelatihan MTU berlangsung selama 20 hari dengan 10 peserta per jurusan dan bersifat mobile, beroperasi secara bergiliran sesuai permintaan wilayah.

Beberapa bidang kejuruan yang ditawarkan dalam pelatihan reguler antara lain, (daftar bidang kejuruan akan dilengkapi jika tersedia informasi lebih lanjut dari sumber). Sedangkan pelatihan khusus yang ditawarkan meliputi perawat lansia, data analis, dan desain. Jenis pelatihan ini dipilih karena mencerminkan kebutuhan keterampilan di sektor-sektor spesifik yang saat ini sedang tinggi permintaannya.

"Untuk pelatihan reguler, kami membuka 13 bidang kejuruan dengan total kuota 810 peserta," kata Agus Susanto. Ia menambahkan bahwa pelatihan ini "ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan di sektor-sektor spesifik yang saat ini banyak dibutuhkan." Program ini juga terbuka bagi pendatang, dengan syarat telah tertib administrasi kependudukan.

Pelatihan berbasis MTU memberikan fleksibilitas lebih karena bersifat mobile. Hal ini memungkinkan pelatihan menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses atau memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan reguler. Dengan demikian, program ini dapat menjangkau lebih banyak warga Jakarta yang membutuhkan peningkatan keterampilan.

Program pelatihan ini terbuka untuk warga DKI Jakarta yang memiliki KTP dan pendatang yang telah memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Bagi pendatang, wajib membawa surat pindah dari daerah asal yang telah diurus di loket-loket pelayanan Dukcapil dan menghasilkan KTP atau KK domisili DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan arahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sesuai arahan Pemprov DKI Jakarta, pendatang yang ingin mengikuti pelatihan wajib membawa surat pindah dari daerah asal, yang dapat diurus di loket-loket pelayanan Dukcapil hingga menghasilkan KTP atau KK domisili DKI," ujar Agus Susanto. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan data peserta pelatihan akurat dan terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan.

Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan program pelatihan dapat berjalan efektif dan terarah. Hal ini juga memastikan bahwa program ini dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan dan berhak mendapatkan pelatihan tersebut. Proses verifikasi administrasi kependudukan juga membantu pemerintah dalam mengelola data penduduk dan memantau efektivitas program.

Melalui program pelatihan ini, diharapkan semakin banyak warga Jakarta yang memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri, sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar kerja dan berkontribusi pada perekonomian daerah.