Prabowo Efisiensikan APBN dalam 100 Hari Kerja: Apresiasi DPR

Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan penundaan proyek-proyek yang membebani APBN.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 100 hari kepemimpinannya. Berbagai program prioritas telah dijalankan, termasuk upaya signifikan dalam pengelolaan keuangan negara.

Sejumlah kebijakan efisiensi APBN sudah terlihat hasilnya. Salah satu contoh nyata adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini menunjukkan komitmen nyata Prabowo dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.

"Bagaimana di penyisiran-penyisiran anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025, Pak Prabowo ingin yang inefficient itu betul-betul harus efisien," ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat lalu.

Presiden Prabowo juga mengambil langkah menunda proyek-proyek mercusuar yang membebani APBN, kecuali yang sudah berjalan. Selain itu, belanja modal yang tidak prioritas juga ditunda untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Kebijakan ini menunjukkan pertimbangan matang terhadap kondisi keuangan Indonesia dan situasi global.

Kondisi geopolitik saat ini memang cukup menantang, dengan banyak negara yang mengalami kesulitan penerimaan negara. Oleh karena itu, langkah efisiensi APBN yang dilakukan Prabowo dinilai sangat tepat dan bijaksana. "Pak Prabowo ingin menata dari awal, sebab beliau punya prinsip kalau awalnya baik ke depannya akan baik," tambah Cucun.

Meskipun DPR memberikan keleluasaan penggunaan APBN 2025, Prabowo tetap berupaya mengantisipasi potensi gejolak politik luar negeri dan dalam negeri. Penundaan beberapa program menjadi strategi antisipatif terhadap ketidakpastian ekonomi.

"Sumber kita ini kan hanya dari pajak, kemudian cukai, itu yang menjadi andalan tetapi karena kondisi ekonomi seperti ini, beliau melihat bahwa ini harus ada penundaan-penundaan dulu," jelas Cucun mengenai alasan di balik kebijakan tersebut.

Tidak hanya efisiensi anggaran, penegakan hukum juga menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Upaya pencegahan kebocoran penerimaan negara diperkuat dengan mendorong kerja sama yang lebih intensif antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan.

"Kita DPR ikut mengawasi penuh, karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," tegas Cucun mengenai pengawasan DPR terhadap kebijakan tersebut.

Kesimpulannya, langkah efisiensi APBN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja mendapat apresiasi positif dari DPR RI. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih efisien dan efektif, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang dinamis.