Prabowo Pimpin Rapat, Percepat Hilirisasi dan Ciptakan Lapangan Kerja

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas percepatan hilirisasi dan proyek-proyek penciptaan lapangan kerja di Indonesia, memprioritaskan efek berganda dan pemerataan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) pada Minggu, 16 Maret 2024, di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ratas tersebut membahas percepatan hilirisasi dan menelaah proyek-proyek yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Rapat dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dengan fokus utama pada peningkatan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar proyek hilirisasi yang memberikan efek berganda atau multiplier effect paling besar menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Prioritas ini juga selaras dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan proyek-proyek prioritas. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi makro, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, termasuk petani tambak, petani perkebunan, dan masyarakat sekitar proyek.

Pemerintah telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di berbagai sektor, termasuk mineral, batubara, akuakultur, pertanian, dan perkebunan. Analisis yang dilakukan mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti kontribusi dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sebagai pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa ratas juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas. Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, menggabungkan teknologi dengan padat karya, dan memprioritaskan industri substitusi impor. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemerataan investasi hilirisasi di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya terpusat di satu pulau saja. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Dengan demikian, manfaat hilirisasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ratas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, dan Direktur Utama Pertamina. Kehadiran menteri-menteri tersebut menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat dalam menjalankan program hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.

Presiden Prabowo, dalam arahannya, menekankan pentingnya profesionalisme dan nilai ekonomi tinggi dalam implementasi proyek hilirisasi. Hal ini memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek-proyek hilirisasi berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

"Kami analisa semua, dan kami perintahkan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat," kata Rosan Roeslani.

"Presiden mengarahkan kepada kami agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi," ujar Bahlil Lahadalia.

Dengan demikian, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mempercepat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata.