Presiden Prabowo Perintahkan Pembangunan Galeri Demokrasi di Ibu Kota Nusantara
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan galeri demokrasi di gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, Nusantara, serta revisi desain atap dan interior.
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembangunan sebuah museum atau galeri demokrasi di gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Perintah ini disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan galeri ini bertujuan untuk menampilkan proses demokrasi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, dalam sebuah pernyataan resmi pada Kamis lalu.
Menurut Kusumastuti, Presiden Prabowo juga meminta revisi desain atap gedung-gedung tersebut. "Bapak Presiden meminta terkait bentuk atap. Desain sudah diperbaiki, dan sudah kami kirimkan ke Bapak Presiden," ujarnya. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan preferensi desain interior yang terinspirasi dari bangunan-bangunan di India, negara yang baru-baru ini beliau kunjungi.
Kementerian PUPR kini tengah menunggu persetujuan Presiden Prabowo atas rencana pembangunan gedung-gedung tersebut. Proyek konstruksi akan dilakukan melalui proses lelang yang dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Wakil Menteri Kusumastuti juga telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk memberikan detail rencana kepada Presiden.
Galeri Demokrasi dan Desain Gedung IKN
Pembangunan galeri demokrasi ini merupakan bagian dari proyek pembangunan IKN yang terus berjalan. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, sebelumnya telah memastikan bahwa pembangunan IKN akan tetap berlanjut meskipun Presiden Prabowo mendorong penghematan anggaran di berbagai instansi. "Efisiensi anggaran tidak berpengaruh. Pembangunan Kota Nusantara tetap jalan, memasuki fase kedua tahun 2025-2028," kata Basuki di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 15 Februari lalu.
Fase kedua pembangunan IKN ini meliputi pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan rencana menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan politik pada tahun 2028. Dengan adanya galeri demokrasi, diharapkan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan modern, tetapi juga menjadi tempat yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penggambaran proses demokrasi dalam desain bangunan IKN. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat demokrasi dan keterbukaan di Indonesia. Desain yang terinspirasi dari bangunan di India juga menunjukkan upaya untuk menggabungkan unsur-unsur budaya internasional dalam pembangunan IKN.
Proses lelang proyek konstruksi akan dikelola oleh OIKN. Hal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan IKN. Koordinasi yang dilakukan antara Kementerian PUPR dan Menko PMK juga menunjukkan sinergi antar lembaga pemerintah dalam mewujudkan IKN.
Proyek IKN Tahap Kedua
Pembangunan IKN tahap kedua, yang dimulai pada tahun 2025 hingga 2028, akan fokus pada pembangunan infrastruktur pemerintahan, termasuk gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan ke IKN secara bertahap dan terencana.
Meskipun ada penghematan anggaran, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam membangun IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Pembangunan galeri demokrasi juga menjadi bagian penting dari proyek ini, sebagai simbol komitmen pemerintah terhadap demokrasi.
Dengan adanya galeri demokrasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami proses demokrasi di Indonesia. Galeri ini juga dapat menjadi tempat edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya demokrasi dan nilai-nilai demokrasi.
Proses pembangunan IKN terus berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pembangunan IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kalimantan Timur.
Secara keseluruhan, pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur.