Presiden Prabowo Pertimbangkan Tambah Anggaran Bansos untuk Rakyat Miskin

Menko PMK dan Mensos menginformasikan rencana pemerintah untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah mempertimbangkan penambahan anggaran untuk program Bantuan Sosial (bansos). Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hal ini pada Senin di Jakarta, menanggapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Gus Ipul menegaskan bahwa efisiensi anggaran sama sekali tidak akan mengurangi alokasi dana untuk program pro-rakyat, termasuk bansos. Ia menekankan bahwa bansos akan tetap berjalan tanpa pemotongan, bahkan Presiden berencana meningkatkannya. "Bansos ini transfer langsung, tidak ada yang dipotong oleh Presiden, bahkan kalau memang memungkinkan, Presiden malah akan menambah," ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa efisiensi anggaran hanya akan diterapkan pada pos-pos operasional yang bisa dialihkan untuk program prioritas lainnya. Program-program yang menyasar rakyat miskin, terutama bansos, justru akan menjadi fokus utama pemerintah. Presiden, kata Gus Ipul, sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin ekstrem dan mencari cara untuk meningkatkan bantuan bagi mereka.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi acuan dalam penambahan anggaran bansos. Setelah data ini rampung, pemerintah akan memetakan kembali profil kemiskinan dan menentukan intervensi yang tepat. Intervensi tersebut akan mencakup perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan berkolaborasi dengan kementerian lain, khususnya untuk program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada bansos dan mampu meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Gus Ipul juga meminta masyarakat untuk memaklumi jika ada perubahan penerima manfaat bansos, karena akan berpedoman pada DTSEN yang baru.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan fokus pemerintah adalah membantu 3,1 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin ekstrem. Jumlah ini setara dengan sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK). "Kami fokus akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem," tegas Menko Muhaimin Iskandar.

Dengan demikian, rencana penambahan anggaran bansos ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Penggunaan DTSEN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial, memastikan bantuan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan.