Prioritas IUP: UMKM Jadi Fokus Utama Pasca UU Minerba
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diprioritaskan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca berlakunya UU Minerba, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi daerah.
Serang, 23 Februari 2024 - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, secara tegas menyatakan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan diprioritaskan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Pernyataan ini disampaikan dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA UNTIRTA) di Serang, Sabtu lalu. Keputusan ini diambil setelah berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru.
Meskipun kewenangan pemberian IUP tetap berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Maman menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk memastikan UU Minerba memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan UMKM. "Ya tentunya kami nanti akan berkoordinasi dan melakukan tindak lanjut penentuan syarat-syarat dan prasyarat terkait bagaimana bisa mengoptimalkan produk Undang-Undang ini bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal dalam menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah," jelas Maman.
Lebih lanjut, Menteri Maman menjelaskan bahwa pengusaha UMKM yang akan mendapatkan IUP akan diutamakan dari daerah sekitar lokasi tambang. Hal ini merupakan wujud komitmen Kementerian UMKM untuk menciptakan keadilan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat, khususnya pengusaha lokal. "Siapapun yang nanti yang mendapatkan melalui mekanisme pengusaha kecil menengah tersebut, adalah pengusaha-pengusaha menengah yang ada di daerah sekitaran tambang," tambahnya.
UMKM dan Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR)
Kementerian UMKM berencana mengusulkan prasyarat baru bagi penerima IUP dari kalangan UMKM, yaitu kewajiban melaksanakan corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab bisnis korporasi. Program CSR ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar tambang.
Maman menjelaskan, "Dimana nanti pemilik-pemilik IUP tambang yang melalui mekanisme usaha kecil menengah itu wajib melakukan pembinaan akhir. Maksudnya ikatan bisnis di daerah sekitaran tambang itu mungkin yang sementara ini." Ia menambahkan bahwa rencana ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah.
Penerapan CSR ini diharapkan dapat menciptakan sinergi positif antara kegiatan pertambangan dengan pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, dampak positif dari sektor pertambangan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar.
Kolaborasi dan Pemberdayaan UMKM
Kehadiran Menteri Maman dalam pelantikan IKA UNTIRTA juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi dalam rangka memajukan dan memberdayakan UMKM. Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan alumni untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.
Kementerian UMKM menyadari pentingnya peran jejaring alumni perguruan tinggi dalam pengembangan UMKM. Oleh karena itu, kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan UMKM dapat berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.
Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
Kesimpulan
Kebijakan prioritas IUP untuk UMKM merupakan langkah strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan UMKM dapat semakin berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.