PT PP Tunggu Arahan Pemerintah Terkait Penggabungan BUMN Karya

PT PP (Persero) Tbk masih menunggu arahan Kementerian BUMN terkait rencana penggabungan BUMN Karya yang sebelumnya direncanakan menjadi tiga entitas, namun kini tengah dievaluasi kembali.

Brebes, Jawa Tengah, 20 Februari 2024 (ANTARA) - PT PP (Persero) Tbk menyatakan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian BUMN terkait rencana penggabungan BUMN Karya. Kepastian mengenai proses penggabungan ini masih belum jelas, meskipun PT PP telah membentuk Project Management Office (PMO) bersama WIKA untuk mempersiapkan langkah selanjutnya.

Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo, memberikan keterangan di Rest Area Heritage Km 260 B Tol Pejagan-Pemalang, Kabupaten Brebes, Kamis lalu. Ia menjelaskan, "Jadi kalau terkait dengan penggabungan, memang saat ini sesuai arahan tindak lanjutnya kita sudah ada Project Management Office (PMO). Kita sudah ada PMO bersama WIKA juga. Namun memang progresnya sampai dengan saat ini belum ada arahan lanjutan. Jadi kita pun masih menunggu arahan dari Kementerian BUMN."

Ketidakpastian ini muncul seiring dengan informasi terbaru yang menyebutkan kemungkinan evaluasi kembali terhadap rencana penggabungan tersebut. Joko menambahkan, "Karena ada informasi terakhir juga, bisa jadi penggabungan ini mau dievaluasi kembali. Jadi kita masih menunggu arahan dari Kementerian BUMN."

Kementerian BUMN, di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir, tengah mempertimbangkan potensi refocusing BUMN Karya. Hal ini didorong oleh berkurangnya anggaran belanja negara, sehingga membuka kemungkinan perubahan signifikan dalam rencana penggabungan tujuh BUMN Karya. Awalnya, rencana tersebut adalah penggabungan menjadi tiga BUMN, namun kini terbuka kemungkinan menjadi dua, bahkan satu BUMN saja.

Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini, rencana penggabungan tujuh BUMN Karya menjadi tiga entitas masih dalam tahap perhitungan dan kajian yang cermat. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya perubahan rencana jika dalam 2-3 bulan ke depan BUMN Karya terdampak efisiensi anggaran yang signifikan.

Erick Thohir juga menambahkan bahwa program perampingan BUMN ini merupakan bagian dari rencana besar Kementerian BUMN untuk merampingkan jumlah badan usaha negara. "Penggabungan (merger) korporasi negara yang pada awalnya 47 badan usaha dan 12 klaster, menjadi 30 badan usaha dan 11 klaster memerlukan waktu," ujar Erick Thohir. Ia juga menekankan bahwa program ini merupakan salah satu dari 45 program yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan.

Tujuh BUMN Karya yang menjadi subjek rencana penggabungan ini adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Nasib dari tujuh perusahaan ini kini bergantung pada keputusan akhir Kementerian BUMN setelah proses evaluasi selesai.

Proses penggabungan BUMN Karya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan, serta memperkuat posisi Indonesia di sektor konstruksi. Namun, ketidakpastian yang ada saat ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana rencana tersebut akan berdampak pada masing-masing perusahaan dan sektor konstruksi secara keseluruhan.

Dengan adanya evaluasi ulang, pemerintah tampaknya tengah mempertimbangkan berbagai skenario untuk memastikan langkah yang diambil memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Keputusan final dari Kementerian BUMN sangat dinantikan oleh seluruh pihak terkait.