Puskapol UI Rekomendasikan Sistem Pemilu Campuran: Alternatif untuk Tingkatkan Keterwakilan Perempuan

Puskapol UI merekomendasikan sistem pemilu campuran sebagai alternatif, dinilai mampu meningkatkan keterwakilan perempuan signifikan, tidak seperti sistem proporsional terbuka.

Jakarta, 5 Maret 2024 (ANTARA) - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) merekomendasikan sistem pemilu campuran sebagai solusi alternatif dalam menyikapi perdebatan sistem pemilu di Indonesia. Rekomendasi ini muncul setelah Puskapol UI melakukan studi mendalam mengenai berbagai sistem pemilu yang ada.

Diskusi publik selama ini cenderung terfokus pada sistem proporsional terbuka dan tertutup. Namun, menurut peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti, masih banyak pilihan sistem pemilu lain yang perlu dipertimbangkan. Beliau menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3).

Delia menjelaskan bahwa studi yang dilakukan Puskapol UI menunjukkan potensi sistem pemilu campuran sebagai opsi yang layak dikaji. "Jadi kalau Puskapol dari studi yang kami lakukan, kita bisa coba exercise untuk opsi alternatif perubahan sistem proporsional terbuka menjadi sistem pemilih campuran," ungkap Delia.

Salah satu alasan utama Puskapol UI merekomendasikan sistem pemilu campuran adalah potensinya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Studi komparatif menunjukkan beberapa negara yang menerapkan sistem ini berhasil meningkatkan angka keterwakilan perempuan secara signifikan. "Ternyata mayoritas dari empat negara ini mengimplementasikan sistem pemilu campuran," ujar Delia, sembari menyebutkan Italia, Meksiko, Kosta Rika, dan Panama sebagai contoh.

Delia menambahkan bahwa sistem proporsional terbuka, yang saat ini diterapkan di Indonesia, kurang efektif dalam mendorong kesetaraan gender. Perempuan, menurutnya, harus bersaing secara bebas dalam sistem tersebut, padahal mereka seringkali memiliki posisi yang kurang menguntungkan di awal proses politik. "Padahal kita tahu perempuan masuk ke dalam proses politik itu belakangan. Jadi start-nya saja tidak setara, tapi harus bertarung bebas. Dalam beberapa studi yang kami pelajari di beberapa negara memang sistem proporsional terbuka tidak kompatibel mendorong keterwakilan perempuan," jelasnya.

Bahkan, dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka, Delia berpendapat bahwa sistem proporsional tertutup lebih baik dalam mengakomodasi afirmasi keterwakilan perempuan. "Karena di dalamnya bisa ada kebijakan kuota dan juga ada kebijakan 'zipper system' yang bisa memperkuat keterwakilan perempuan," tambahnya.

Studi yang dilakukan Puskapol UI memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai sistem pemilu dan dampaknya terhadap keterwakilan perempuan. Hasil studi ini memberikan rekomendasi penting bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terkait sistem pemilu di Indonesia. Penelitian ini menekankan perlunya pertimbangan yang matang dan komprehensif, tidak hanya terpaku pada dua pilihan yang selama ini ramai diperdebatkan.

Kesimpulannya, Puskapol UI mendorong dilakukannya simulasi dan kajian lebih lanjut terhadap sistem pemilu campuran sebagai alternatif yang potensial untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan keterwakilan perempuan di Indonesia. Sistem ini menawarkan keseimbangan antara representasi langsung dan proporsional, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pengalaman negara lain dan konteks politik Indonesia, diharapkan dapat ditemukan solusi optimal untuk sistem pemilu yang lebih inklusif dan representatif.