LIVE

Reklamasi Ilegal di Pulau Pari: PT CPS Diduga Langgar Aturan

Menteri Trenggono menyatakan PT CPS di Pulau Pari diduga melakukan reklamasi ilegal tanpa izin, melanggar aturan pemanfaatan ruang laut dan berpotensi merusak ekosistem.

kkp
Menteri Trenggono menyatakan PT CPS di Pulau Pari diduga melakukan reklamasi ilegal tanpa izin, melanggar aturan pemanfaatan ruang laut dan berpotensi merusak ekosistem. (©© 2025 Antaranews)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan adanya indikasi reklamasi ilegal yang dilakukan PT CPS di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Perusahaan tersebut diduga melakukan kegiatan di luar izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang telah diterbitkan.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis, Trenggono menjelaskan bahwa PKKPRL yang diberikan kepada PT CPS pada 12 Juli 2024 sebenarnya untuk pembangunan cottage apung dan dermaga wisata, bukan reklamasi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas pengerukan lahan menggunakan alat berat di area seluas 180 hektare.

Kegiatan yang Diduga Ilegal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan bukti pengerukan yang merusak ekosistem mangrove dan padang lamun di sekitar lokasi. Trenggono menegaskan bahwa pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi oleh PT CPS, tanpa KKPRL yang sesuai, merupakan pelanggaran serius.

Pelanggaran Undang-Undang

Menurut Trenggono, tindakan PT CPS diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut mewajibkan izin pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) untuk kegiatan yang berlangsung lebih dari 30 hari.

Langkah KKP

KKP telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Setelah melakukan penilaian KKPRL pada 22 Januari 2025, ditemukan indikasi pelanggaran yang akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Sanksi kepada PT CPS sedang dipertimbangkan.

Sosialisasi dan Pengawasan

Sebagai langkah pencegahan, KKP berencana meningkatkan sosialisasi tentang KKPRL dan akan memperkuat pengawasan bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. KKP berkomitmen untuk melindungi lingkungan laut Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Adi Lazuardi
A
Reporter Adi Lazuardi
Pemerintah Hentikan Reklamasi Ilegal Pulau Pari

Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan penghentian reklamasi ilegal di Pulau Pari setelah melakukan inspeksi lapangan dan menemukan pelanggaran izin yang diberikan kepada PT CPS.

reklamasi ilegal
KKP Setop Reklamasi Ilegal di Pulau Pari: Tegaskan Komitmen Kelestarian Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aktivitas reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan akan menindak tegas PT CPS yang terbukti melanggar izin pemanfaatan ruang laut.

KKP
PT TRPN Bongkar Pagar Laut Bekasi dalam Tiga Hari: Tuntaskan Reklamasi Ilegal

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) memulai pembongkaran pagar laut sepanjang 3,3 kilometer di Bekasi, ditargetkan selesai dalam tiga hari sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan pengawasan KKP.

Sumber Antara
PT TRPN Bongkar Pagar Laut Bekasi dalam Tiga Hari: Tuntaskan Reklamasi Ilegal

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) memulai pembongkaran pagar laut sepanjang 3,3 kilometer di Bekasi, ditargetkan selesai dalam tiga hari sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan pengawasan KKP.

Sumber Antara
Menteri KKP Curigai Pagar Laut untuk Reklamasi Ilegal di Tangerang

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mencurigai adanya upaya reklamasi lahan ilegal di perairan Tangerang melalui pemasangan pagar laut dan menerbitkan sertifikat yang dinilai ilegal.

Tangerang
Pemprov Jabar Investigasi Pagar Laut Bekasi: Dugaan Reklamasi Ilegal

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelidiki pembangunan pagar laut di Bekasi yang diduga terkait reklamasi ilegal oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, dengan tim yang memeriksa aspek hukum dan sosial.

Jawa Barat
Pengerukan Pasir Ilegal di Pulau Pari: KLH Tegas Bertindak

Menteri LHK menyatakan pengerukan pasir di Pulau Pari ilegal karena tak kantongi izin lingkungan dan akan ditindak tegas, termasuk potensi kerusakan lingkungan yang diteliti lebih lanjut.

ilegal
KKP Stop Reklamasi Ilegal di Pulau Pari & Antisipasi Cuaca Ekstrem

Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan reklamasi ilegal di Pulau Pari, sementara Menteri Perhubungan meminta peningkatan antisipasi cuaca ekstrem di sektor transportasi, dan berbagai berita ekonomi lainnya.

konten ai
Reklamasi Pal Jaya Bekasi Ilegal: Menteri LH Segel Area 2,5 Hektare

Menteri Lingkungan Hidup menyegel area reklamasi 2,5 hektare di Pal Jaya, Bekasi, karena dianggap ilegal dan melanggar UU Lingkungan Hidup, serta meminta penghentian aktivitas reklamasi tersebut.

konten ai
PT TRPN Akui Pelanggaran Reklamasi di Bekasi, Bongkar Pagar Laut 3 Km

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui pelanggaran reklamasi di perairan Bekasi dan akan membongkar pagar laut sepanjang 3 km setelah terbukti melanggar aturan pemanfaatan ruang laut.

Sumber Antara
Menteri LHK Segel Reklamasi di Pal Jaya Bekasi: Ancaman Lingkungan dan Hukum

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel area reklamasi 2,5 hektare di Pal Jaya, Bekasi, karena diduga melanggar UU PPLH, menimbulkan kerusakan lingkungan, dan berpotensi pidana.

konten ai
KLH Selidiki Kerusakan Mangrove Pulau Pari: 40 Ribu Pohon Rusak!

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelidiki perusakan 40.000 pohon mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang diduga dilakukan oleh PT CPS, serta dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem laut.

KLH
KKP Tegas Tanggapi Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Bekasi