Retret Kepala Daerah: Mensesneg Pastikan Didanai APBN, Bukan APBD

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) memastikan dana untuk kegiatan retreat kepala daerah terpilih di Magelang berasal dari APBN melalui Kemendagri, bukan dari APBD atau dana pribadi kepala daerah.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi terkait pendanaan retreat kepala daerah terpilih yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Beliau menegaskan bahwa seluruh biaya kegiatan tersebut akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dana pribadi para kepala daerah.

Konfirmasi ini disampaikan Prasetyo Hadi usai menghadiri konferensi pers mengenai efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta. "Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," tegasnya. Pernyataan ini menjawab spekulasi dan memastikan tidak ada beban finansial tambahan bagi kepala daerah terkait penyelenggaraan retreat tersebut.

Lebih lanjut, Mensesneg menjelaskan bahwa dana APBN yang dialokasikan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi kepala daerah untuk mengeluarkan biaya pribadi atau mentransfer dana dari APBD untuk mengikuti kegiatan ini. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan potensi kesalahpahaman dan memastikan transparansi penggunaan anggaran negara.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, telah mengumumkan rencana retreat kepala daerah terpilih pasca pelantikan di Jakarta pada 20 Februari 2025. Kegiatan pembekalan ini dijadwalkan berlangsung selama sepekan, dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025, di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Skala kegiatan ini cukup besar, dengan persiapan 189 tenda untuk menampung 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

Sebagai informasi tambahan, DPR telah menyetujui pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Keputusan ini diambil mengingat Keppres terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum resmi terbit. Pelantikan di Jakarta menjadi langkah sementara sebelum ibu kota negara resmi berpindah.

Retreat ini dirancang sebagai program pembekalan bagi kepala daerah terpilih. Dengan demikian, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Penggunaan APBN untuk membiayai kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesuksesan kepemimpinan daerah terpilih.

Dengan adanya klarifikasi dari Mensesneg ini, diharapkan dapat memberikan kepastian dan transparansi terkait pendanaan retreat kepala daerah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan peruntukannya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para kepala daerah dan kemajuan daerah masing-masing.

Sumber: ANTARA