Riau Darurat Karhutla hingga Akhir Tahun: Menko Polkam Terjunkan Tim Tanggap Darurat

Menko Polkam Budi Gunawan menetapkan Riau sebagai wilayah darurat bencana karhutla hingga November/Desember 2025, merespon luasnya lahan terbakar dan potensi kemarau ganda.

Provinsi Riau resmi ditetapkan sebagai wilayah darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga November atau Desember 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, pada Selasa, 29 April 2025, usai apel Desk Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk luas lahan yang terbakar dan prediksi BMKG terkait potensi kemarau ganda di wilayah tersebut.

"Sesuai prediksi BMKG, dapat saya jelaskan bahwa status darurat yang diterapkan di Provinsi Riau ini akan diberlakukan hingga bulan November atau Desember tahun 2025," jelas Budi Gunawan. Langkah ini diambil sebagai respon atas luasnya lahan yang terbakar di Riau, mencapai 81 hektare, angka tertinggi dibandingkan Aceh, Jambi, dan Kalimantan Tengah.

Penetapan status darurat karhutla ini didasari oleh data yang menunjukkan bahwa Riau berpotensi mengalami dua musim kemarau dalam setahun. Kondisi ini menyebabkan lahan hutan dan kebun menjadi kering dan sangat rentan terhadap kebakaran. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas untuk mencegah meluasnya kebakaran dan melindungi lingkungan serta masyarakat Riau.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengatasi karhutla di Riau. Salah satu upaya utama adalah operasi modifikasi cuaca (OMH) yang akan dimulai pada 1 Mei 2025. Selain itu, upaya lain yang akan dilakukan meliputi water bombing, patroli udara menggunakan helikopter, pengisian embung, parit, dan kanal, serta pemeliharaan tinggi muka air di lahan gambut.

"Modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut," ungkap Budi Gunawan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meminimalisir dampak kebakaran dan mencegah meluasnya titik api.

Kerja sama dengan pemerintah daerah dan penegak hukum juga akan ditingkatkan untuk mengawasi dan menindak tegas pihak-pihak yang sengaja membakar hutan untuk kepentingan tertentu, seperti pembukaan lahan. Pengawasan ketat ini akan dilakukan hingga status darurat karhutla di Riau berakhir.

Berikut beberapa poin penting terkait data dan fakta karhutla di Riau yang menjadi dasar penetapan status darurat:

• Luas lahan terbakar di Riau mencapai 81 hektare, angka tertinggi dibandingkan daerah rawan karhutla lainnya.
• Prediksi BMKG menunjukkan potensi kemarau ganda di Riau, meningkatkan risiko kebakaran.
• Kondisi lahan kering dan rentan api menjadi faktor utama penyebab kebakaran.

Dengan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah disiapkan, Menko Polkam Budi Gunawan optimistis dapat menekan jumlah titik api dan meminimalisir dampak karhutla di Provinsi Riau. Semua upaya ini akan terus dilakukan hingga status darurat karhutla dicabut.

Pemerintah berharap masyarakat juga turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan melaporkan segera jika menemukan titik api. Kesadaran dan kerjasama semua pihak sangat penting untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerugian yang lebih besar.