RMC 2025: Dorong Kesetaraan dan Penguatan Hak Sipil di Indonesia Timur

Konferensi Regional Media Conference (RMC) 2025 di Makassar mendorong kesetaraan dan keberlanjutan di Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan peran media, menghasilkan rekomendasi penting untuk peningkatan literasi media dan kolaborasi lintas sekt

Konferensi Regional Media Conference (RMC) 2025 yang berlangsung di Makassar pada 25 Maret 2024, berhasil mendorong inisiatif besar untuk kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur. Inisiatif ini difokuskan pada penguatan hak sipil dan peran media dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel dan transparan. Konferensi yang digagas oleh KabarMakassar, BBC Media Action, dan didukung Pemerintah Inggris ini melibatkan berbagai peserta dari seluruh Indonesia Timur, menghasilkan rekomendasi penting bagi pembangunan daerah.

Direktur KabarMakassar, Hajriana Ashadi, menekankan bahwa RMC 2025 diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem kesetaraan di Indonesia Timur. Hal senada disampaikan Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael McGuin, yang menyatakan dukungan penuh terhadap konferensi ini dan mengapresiasi hadirnya narasumber-narasumber kompeten. Kolaborasi antara KabarMakassar dan BBC Media Action menjadi kunci keberhasilan konferensi ini dalam membangun ekosistem kesetaraan yang lebih baik.

Konferensi ini tidak hanya berupa seminar, tetapi juga mencakup Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tantangan akses informasi, ketimpangan pembangunan, dan penguatan hak sipil di Indonesia Timur. Diskusi terbagi dalam tiga kelompok, membahas isu-isu yang saling berkaitan dan menghasilkan rekomendasi strategis untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Salah satu hasil pentingnya adalah perlunya peningkatan literasi media di daerah terpencil, khususnya terkait isu energi, perempuan, anak, dan masyarakat adat.

Salah satu rekomendasi utama RMC 2025 adalah peningkatan literasi media di wilayah terpencil Indonesia Timur. Fokus utama peningkatan literasi ini diarahkan pada isu-isu krusial seperti energi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Peningkatan literasi ini dinilai penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, konferensi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan. Kolaborasi ini dianggap krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak luas dan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. Kerja sama yang erat antar berbagai pihak akan memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Founder dan CEO KGI, Upi Asmaradhana, menekankan pentingnya RMC 2025 sebagai langkah awal dalam membangun konsolidasi masyarakat sipil dan keluar dari jebakan "echo-chamber." Beliau melihat konferensi ini sebagai momentum penting bagi media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia Timur kepada pemangku kebijakan.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey CVO, OBE, dalam sambutannya secara virtual, menyoroti peran penting jurnalisme dalam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Beliau mengapresiasi kolaborasi KabarMakassar dan BBC Media Action dalam membuka ruang diskursus mengenai tantangan media dan jurnalisme di Indonesia Timur.

Duta Besar Jermey menekankan bahwa jurnalisme dan HAM merupakan pilar penting dalam masyarakat demokratis. Jurnalis berperan penting dalam menyampaikan informasi, meningkatkan transparansi, dan mengarahkan perhatian pada isu-isu penting seperti HAM dan lingkungan. Namun, meliput isu-isu seperti perubahan iklim dan polusi seringkali menantang dan berisiko, sehingga keselamatan dan independensi jurnalis harus dijaga.

Head of Project BBC Media Action, Helena Rea, juga menekankan pentingnya membangun kapasitas media dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia melihat semangat kolaborasi yang tinggi dari berbagai pihak, baik media maupun aktivis. Helena menambahkan bahwa media merupakan pilar penting dalam perubahan sosial, dan perlu ditingkatkan kualitas karya jurnalistiknya serta pengaruhnya terhadap kebijakan publik.

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Jamaluddin Jompa, turut menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan di Indonesia Timur. Acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kesetaraan dan keberlanjutan wilayah Indonesia Timur melalui penguatan hak sipil dan peran media. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

RMC 2025 telah menghasilkan berbagai ide strategis dalam menjawab tantangan pembangunan dan pemenuhan hak sipil di Indonesia Timur. Harapannya, inisiatif ini akan berlanjut dan menghasilkan produk hukum yang menjamin transparansi dan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Kolaborasi dan peningkatan literasi media menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.