Rosan Perkasa Benarkan Penundaan RUPS BUMN Non-Publik: Fokus Evaluasi dan Meritokrasi

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi penundaan RUPS dan aksi korporasi BUMN non-publik untuk evaluasi kinerja dan penerapan meritokrasi dalam kepemimpinan.

Jakarta, 8 Mei 2025 - CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi instruksi penundaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berbagai aksi korporasi di BUMN non-publik atau non-Tbk. Konfirmasi ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan operasional BUMN berjalan efisien dan efektif, serta untuk mencapai target value creation yang telah ditetapkan.

Rosan menjelaskan bahwa instruksi tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMN. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan perusahaan-perusahaan pelat merah dikelola oleh direksi terbaik, yang dipilih berdasarkan sistem meritokrasi. Hal ini disampaikan Rosan seusai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Rosan menambahkan bahwa pemilihan direksi yang tepat sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan hal-hal negatif lainnya. Ia mencontohkan bagaimana Danantara memilih tim yang terbaik di bidangnya, sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN dipimpin oleh individu-individu yang memiliki nasionalisme tinggi dan integritas yang tak tercela. "Seperti saat memilih tim untuk Danantara, itu bisa dilihat kan itu adalah tim-tim yang memang yang terbaik di bidangnya, yang kata Bapak (Presiden) kan bilangnya yang cinta tanah air. Kalau cinta tanah air kan tidak melakukan hal yang negatif, korupsi, dan yang lain-lain," ujar Rosan.

Instruksi penundaan RUPS dan aksi korporasi tertuang dalam surat S-027/DI-BP/V/2025. Surat tersebut mengarahkan penundaan seluruh RUPS BUMN dan anak perusahaannya, baik langsung maupun tidak langsung, sampai dilakukan kajian dan evaluasi menyeluruh oleh BPI Danantara dan holding operasional. Namun, perlu digarisbawahi bahwa penundaan ini tidak berlaku bagi BUMN dan anak perusahaan yang berstatus perusahaan publik.

Penundaan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil oleh BUMN telah melalui proses evaluasi yang ketat dan transparan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional BUMN serta mencegah potensi kerugian negara.

Fokus pada meritokrasi menjadi kunci utama dalam proses evaluasi ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa posisi-posisi kunci di BUMN dijabat oleh individu-individu yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi korupsi dan meningkatkan kinerja BUMN secara keseluruhan.

Proses seleksi dan pengangkatan direksi BUMN ke depan akan lebih menekankan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak kandidat. Sistem meritokrasi diharapkan mampu melahirkan pemimpin BUMN yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Langkah penundaan RUPS dan aksi korporasi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN secara menyeluruh. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan menerapkan sistem meritokrasi dalam pengangkatan direksi, diharapkan BUMN dapat beroperasi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi BUMN. Dengan adanya kepastian pengelolaan yang baik dan transparan, diharapkan BUMN dapat lebih mudah menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemerintah berharap dengan adanya langkah-langkah strategis ini, BUMN dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, penundaan RUPS BUMN non-publik ini bukan merupakan hambatan, melainkan langkah strategis untuk memastikan BUMN dikelola secara profesional dan berorientasi pada pencapaian tujuan nasional.