Rp2 Miliar untuk Penguatan Posyandu Sulbar: Tekan Stunting dan Berdayakan Perempuan

Pemerintah Sulawesi Barat mengalokasikan Rp2 miliar untuk penguatan posyandu dalam upaya menekan angka stunting dan memberdayakan perempuan dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya dalam upaya penurunan angka stunting dan pemberdayaan perempuan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk penguatan posyandu pada tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di Mamuju pada Selasa, 25 Maret 2025, bertepatan dengan pengukuhan Harsinah Suhardi sebagai Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Sulbar periode 2025-2023. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh TP PKK dan organisasi perempuan lainnya untuk program-program penanganan stunting.

Gubernur Suhardi Duka menekankan urgensi penanganan stunting di Sulbar, mengingat provinsi ini termasuk salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. "Stunting masih menjadi persoalan utama di Indonesia dan Sulbar berada di peringkat dua atau tiga dengan angka tertinggi. Oleh karena itu saya berharap TP PKK bisa berperan aktif dalam upaya penanggulangan stunting," ujarnya. Beliau juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembangunan daerah, mengingat adanya kuota 30 persen perempuan dalam politik dan kebijakan negara. "Peran ibu-ibu sangat penting dan sangat mempengaruhi kebijakan. Bahkan dalam undang-undang pemilu, wanita diberikan kuota khusus minimal 30 persen. Dengan begitu, di tangan perempuan program-program bisa berjalan dan langsung dirasakan masyarakat," jelas Gubernur.

TP PKK, menurut Gubernur, merupakan pilar utama dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam pendidikan keluarga, pembentukan karakter anak, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. "Jika keluarga baik, maka sekolah akan baik, lingkungan akan baik dan masyarakat juga akan baik," tegas Suhardi Duka. Gubernur juga mendorong kolaborasi TP PKK dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas PMD, dan Dinas Pendidikan, untuk mensinergikan program pemberdayaan masyarakat.

Ketua TP PKK Sulbar yang baru, Harsinah Suhardi, menyatakan optimismenya dalam menjalankan tugas. Ia berharap koordinasi antara TP PKK dengan pemerintah daerah semakin kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulbar. "Dengan dukungan penuh dari semua pihak, saya optimistis TP PKK, posyandu dan Dekranasda dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulbar," kata Harsinah Suhardi. Untuk pembinaan posyandu, Harsinah menekankan pentingnya pemetaan prioritas program yang mencakup ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pemberian makanan bergizi, serta peningkatan layanan posyandu dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Harsinah juga mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pelaksanaan program. Pemanfaatan teknologi, seperti edukasi daring bagi kader PKK dan posyandu serta sistem informasi yang efektif dan akuntabel, diyakini akan meningkatkan kualitas layanan. Ia mengingatkan pentingnya keterlibatan TP PKK, posyandu, dan Dekranasda dalam program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan program-program tersebut tepat sasaran dan berdampak maksimal bagi masyarakat.

Anggaran Rp2 miliar yang dialokasikan diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung berbagai program tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi kunci keberhasilan program penguatan posyandu ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TP PKK, dan berbagai pihak terkait, diharapkan angka stunting di Sulbar dapat ditekan secara signifikan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Strategi yang akan diterapkan dalam penanganan stunting melibatkan beberapa pendekatan terintegrasi. Pertama, peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui edukasi dan pelatihan budidaya pangan bergizi. Kedua, pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan pendapatan dan akses terhadap makanan bergizi. Ketiga, peningkatan layanan posyandu dengan enam bidang SPM, meliputi kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan reproduksi. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan edukasi dan monitoring program.

Dengan adanya dukungan anggaran yang cukup dan strategi yang terencana, diharapkan program penguatan posyandu di Sulbar dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi penurunan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.

Program ini tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan manusia di Sulawesi Barat.

Keberhasilan program ini akan diukur berdasarkan penurunan angka stunting, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Monitoring dan evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.