RPJMD Sumbar 2025-2029: Fokus pada Kebutuhan Masyarakat

Ketua DPRD Sumbar menekankan agar RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 yang sedang disusun harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan menjadi pedoman pembangunan yang berkeadilan.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar periode 2025-2029 yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan di Padang pada Kamis, 20 Maret, di tengah proses penyusunan RPJMD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. RPJMD ini akan menjadi acuan pembangunan di Sumbar selama lima tahun ke depan.

Muhidi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Ia berharap RPJMD yang disusun benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Sumbar.

DPRD Sumbar, menurut Muhidi, akan mengawal proses penyusunan RPJMD ini untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. "Sudah semestinya RPJMD itu mencerminkan kebutuhan masyarakat serta menjadi pedoman pembangunan yang terarah dan berkeadilan," tegas Muhidi.

RPJMD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, memiliki peran krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).

RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan, tetapi juga sebagai acuan untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan partisipatif, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DPRD Sumbar saat ini tengah menunggu penyelesaian penyusunan RPJMD oleh pemerintah daerah. Setelah rampung, DPRD akan melakukan kajian dan pengawasan untuk memastikan RPJMD tersebut sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sumbar.

Beberapa sektor prioritas yang akan dibahas dalam RPJMD Sumbar 2025-2029 antara lain pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata di Sumbar memiliki potensi besar untuk dikembangkan, dan RPJMD diharapkan dapat memberikan arah yang jelas untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Selain pariwisata, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi fokus. Penguasaan iptek dianggap penting untuk mendorong kemajuan dan daya saing daerah. Peningkatan indeks daya saing daerah, indeks inovasi daerah, dan indeks pelayanan publik juga menjadi target yang ingin dicapai melalui RPJMD ini.

Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) juga akan menjadi bagian penting dalam RPJMD. E-government diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, serta mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, RPJMD Sumbar 2025-2029 diharapkan mampu menjadi pedoman pembangunan yang efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Proses penyusunan dan pengawasan yang partisipatif dan transparan sangat penting untuk memastikan keberhasilannya.

Ketua DPRD Sumbar menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD. "Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, melainkan juga dukungan dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta masyarakat," ujarnya.