RUU PPMI: Perhatian Khusus pada Pembenahan Pekerja Migran Nonprosedural

RUU Perubahan Ketiga UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) fokus pada pembenahan pekerja migran nonprosedural dengan rencana pengampunan bagi pekerja dan P3MI yang melanggar prosedur.

Jakarta, 4 Maret 2024 (ANTARA) - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tengah menjadi sorotan, khususnya karena perhatian besarnya terhadap pembenahan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. RUU ini bertujuan untuk melindungi seluruh PMI di luar negeri, baik yang prosedural maupun nonprosedural, dengan mendorong mereka untuk bekerja secara legal.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa undang-undang yang baru ini akan berlaku untuk semua PMI. Pembenahan terhadap pekerja migran nonprosedural menjadi fokus utama, dengan harapan pemerintah dapat memetakan dan membantu mereka untuk bekerja secara legal. "Kami berharap nanti pemerintah bisa punya peta, mana yang sudah terlanjur mereka ilegal, yang nonprosedural, ya diupayakan semaksimal mungkin supaya menjadi pekerja legal," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Setelah rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Doli Kurnia menambahkan bahwa RUU ini mengatur pengampunan atau amnesti bagi PMI yang bekerja secara ilegal atau nonprosedural di negara penempatan. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang kompleks ini.

Pasal 88A RUU PPMI mengatur pemberian pengampunan kepada PMI yang berangkat atau memasuki negara tujuan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Pengampunan ini diberikan kepada PMI yang secara sukarela melapor kepada kementerian terkait, serta kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mengakui telah mengirim pekerja migran tanpa mengikuti prosedur.

Namun, dalam rapat Panja, ketentuan ini masih belum disepakati. Terdapat tiga alternatif opsi dalam pemberian amnesti bagi PMI nonprosedural, sehingga diperlukan perumusan lebih lanjut. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menekankan perlunya kehati-hatian agar proses ini tidak hanya sekedar pendataan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi PMI.

Bob Hasan menjelaskan perlunya perumusan yang lebih matang. Hal ini disebabkan karena ada PMI yang sengaja memilih jalur ilegal, dan ada pula yang tidak mengetahui prosedur yang benar sehingga terjebak dalam jalur nonprosedural. "Hal-hal seperti ini kan perlu suatu pendataan ulang yang kemudian ada satu proses yang disebut dengan amnesti, pengampunan. Pajak saja pakai amnesti, masa' PMI (pekerja migran Indonesia) pahlawan devisa enggak diamnesti?," tegasnya.

Pemberian amnesti kepada PMI nonprosedural merupakan langkah yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Perlu dibedakan antara PMI yang sengaja melanggar prosedur dan mereka yang terjebak dalam situasi tersebut tanpa sepengetahuan. Oleh karena itu, pendataan ulang dan proses verifikasi yang ketat sangat penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas program amnesti ini.

RUU PPMI ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi PMI, baik yang prosedural maupun nonprosedural. Namun, implementasi dari rencana pengampunan ini memerlukan strategi yang jelas dan terukur untuk memastikan keberhasilannya dalam melindungi hak-hak PMI dan mencegah eksploitasi.

Dengan adanya RUU ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam melindungi PMI di luar negeri dan memberikan solusi bagi mereka yang bekerja secara nonprosedural. Proses legislasi yang cermat dan pertimbangan yang matang sangat krusial untuk keberhasilan RUU ini.

Ke depannya, pengawasan yang ketat terhadap P3MI dan kerjasama internasional untuk melindungi PMI di negara penempatan juga menjadi hal yang penting untuk memastikan keberhasilan RUU PPMI dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan PMI.