Dua terdakwa kasus TPPO di Kota Malang, HNR dan DPP, didakwa dengan tujuh pasal alternatif dengan ancaman hukuman penjara lebih dari sembilan tahun, menimbulkan pertanyaan dari pihak terdakwa.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyatakan keprihatinan atas kasus TPPO di Myanmar dan membentuk gugus tugas untuk melindungi pekerja migran asal Sumut.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, memperkuat kolaborasi antar-lembaga untuk memberantas TPPO dengan fokus pada pengawasan siber dan pencegahan perekrutan ilegal pekerja migran Indonesia.

Deputi Menteri P2MI, Christina Aryani, menekankan pentingnya bekerja di luar negeri secara legal untuk mencapai kesejahteraan, sekaligus menjelaskan dampak positifnya bagi perekonomian Indonesia.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berkolaborasi dengan Polda Kepri untuk mencegah keberangkatan pekerja migran ilegal dari Batam, dengan strategi peningkatan penegakan hukum dan pelatihan bagi calon pekerja migran.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menetapkan sejumlah syarat ketat bagi Oman untuk membuka kerja sama penempatan PMI, termasuk penegakan hukum dan pelatihan.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengajak perempuan Indonesia, khususnya pekerja migran, untuk meneladani semangat Kartini dalam meraih kesuksesan dan kesejahteraan.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengapresiasi peluncuran SARI, sebuah chatbot AI ramah perempuan di aplikasi Safe Travel, untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Wakil Presiden Indonesia dan Wakil Perdana Menteri Malaysia membahas peningkatan kerja sama bilateral di berbagai sektor, termasuk ekonomi, halal, perlindungan pekerja migran, dan pariwisata.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia, membahas penguatan kerja sama ekonomi, industri halal, perlindungan pekerja migran, dan berbagai sektor lainnya.

Pemerintah Indonesia tengah menjajaki peluang penempatan pekerja migran Indonesia di Hungaria, yang membutuhkan sekitar 50 ribu pekerja asing, dengan fokus pada peningkatan perlindungan dan keterampilan pekerja.

Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) meminta Badan Legislasi DPR RI untuk meninjau ulang rencana kenaikan jaminan deposito penempatan PMI dari Rp1,5 miliar menjadi Rp3 miliar, karena dinilai memberatkan pelaku usaha.

Dalam kunjungan diplomasi ke Singapura, BKSAP DPR RI mengajak negara tersebut untuk aktif menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina dan membahas isu-isu lain seperti Rohingya dan perlindungan PMI.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tengah mengkaji usulan penghapusan nomenklatur BP2MI dari UU No. 18 Tahun 2017 untuk menghindari konflik kepentingan dan tumpang tindih tugas.

RUU Perubahan Ketiga UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) fokus pada pembenahan pekerja migran nonprosedural dengan rencana pengampunan bagi pekerja dan P3MI yang melanggar prosedur.

Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Perubahan Ketiga UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia rampung pekan ini dan menjadi RUU inisiatif DPR.

Sebanyak 380 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sulawesi Tengah berangkat bekerja ke luar negeri pada tahun 2024 melalui 62 perusahaan, dengan BP3MI Sulteng memastikan proses perekrutan yang prosedural dan aman.

BP3MI mengimbau calon pekerja migran Indonesia (CPMI) untuk memahami prosedur dan persyaratan sebelum bekerja ke luar negeri guna memastikan perlindungan dan keberhasilan penempatan.

Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk atlet dan profesional, termasuk dalam kategori pekerja migran.

Kementerian Desa tengah merancang peraturan untuk melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari desa, termasuk pelatihan, pendanaan, dan perlindungan di luar negeri.