RUU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025: Perubahan Usia Pensiun dan Jabatan Jadi Fokus

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU perubahan UU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025, dengan fokus perubahan usia pensiun dan jabatan TNI di lembaga lain, berdasarkan usulan Presiden dan Komisi I DPR RI.

Jakarta, 18 Februari 2025 - Dalam sebuah keputusan penting, Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengajukan pertanyaan persetujuan kepada seluruh anggota DPR yang hadir.

Seluruh anggota DPR RI dan perwakilan fraksi yang hadir menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya, pembahasan RUU TNI akan ditangani oleh Komisi I DPR RI, yang memiliki wewenang di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Adies Kadir menekankan bahwa usulan ini didasari Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, yang juga menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut.

Keputusan ini menandai babak baru setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Agustus 2024 membatalkan pembahasan RUU perubahan UU TNI dan RUU perubahan ketiga UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ketua Baleg DPR RI saat itu, Wihadi Wiyanto, menyatakan penundaan atau pembatalan pembahasan kedua RUU tersebut.

Meskipun sebelumnya RUU TNI yang telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR pada periode 2019-2024 batal digulirkan, Komisi I DPR RI periode ini mengusulkan kembali RUU tersebut untuk masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menjelaskan fokus utama pembahasan RUU ini akan meliputi perubahan terkait usia pensiun prajurit TNI dan penyesuaian pos jabatan yang dapat diisi oleh anggota TNI di lembaga pemerintahan lainnya.

Hasanuddin menambahkan bahwa berbagai pertimbangan situasi politik dan lainnya menjadi alasan dibalik keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU ini, meskipun sebelumnya sempat ditunda. Perubahan-perubahan yang akan dibahas dalam RUU ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja TNI dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dengan disetujuinya RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025, proses legislasi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan segera dimulai. Fokus utama revisi ini adalah pada perubahan usia pensiun dan penyesuaian jabatan TNI di lembaga lain, sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan modernisasi dan adaptasi TNI terhadap dinamika lingkungan strategis saat ini. Proses pembahasan selanjutnya akan diawasi ketat oleh Komisi I DPR RI untuk memastikan revisi UU TNI berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan bangsa.