LIVE

Said Didu Apresiasi Pembongkaran Pagar Pantai Tangerang

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan apresiasi atas pembongkaran pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang yang dilakukan pemerintah, menyebutnya sebagai langkah tegas untuk menegakkan hukum dan melindungi nelayan.

said didu
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan apresiasi atas pembongkaran pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang yang dilakukan pemerintah, menyebutnya sebagai langkah tegas untuk menegakkan hukum dan melindungi nelayan. (©© 2025 Antaranews)

Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010, memberikan apresiasi terhadap tindakan pemerintah dalam membongkar pagar laut ilegal di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran yang melibatkan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan setempat dilakukan pada Rabu, 22 November 2023 di Tanjung Pasir. Menurut Said Didu, aksi ini menandakan kehadiran negara kembali di wilayah tersebut.

Didu berharap langkah tegas ini menjadi awal untuk membongkar berbagai pelanggaran serupa di sepanjang pantura Kabupaten Tangerang. Ia menyebut pembongkaran pagar sebagai 'membuka kotak pandora', karena diduga masih banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ia melihat aksi ini sebagai bentuk negara melindungi nelayan yang selama ini dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pernyataan Didu di media sosial, yang sebelumnya dilaporkan ke polisi oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang, kini menjadi bukti dan harapan bagi masyarakat. Didu menegaskan bahwa masalah pagar laut ini bukan isu hoax, melainkan indikasi perampokan aset negara yang memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

Sebanyak 1.500 personel gabungan TNI Angkatan Laut (AL), KKP, dan nelayan berpartisipasi dalam pembongkaran pagar sepanjang pesisir pantai utara Tangerang. Pembongkaran diawasi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, dan Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Haryadi. Kegiatan dimulai di Pantai Tanjung Pasir sekitar pukul 09.55 WIB dan berlanjut hingga pesisir pantai Kronjo.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI Mar. Harry Indarto, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan bertahap. Tahap pertama di Tanjung Pasir, diikuti tahap kedua di Kronjo. Puluhan kapal dari TNI AL, KKP, dan nelayan dikerahkan untuk mendukung proses pembongkaran pagar bambu setinggi 6 meter. Tiga kapal perang jenis Ranpur Amfibi LVT TNI AL juga dikerahkan untuk membantu proses tersebut.

Proses pembongkaran melibatkan ratusan personel TNI dan nelayan yang secara langsung mencabut pagar. Kehadiran pemerintah dalam peristiwa ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak nelayan dan menegakkan hukum di wilayah pesisir.

Kesimpulannya, pembongkaran pagar laut di Tangerang merupakan langkah signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan nelayan. Apresiasi Said Didu terhadap tindakan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong upaya serupa untuk mengatasi masalah serupa di wilayah lain.

Artikel ini ditulis oleh
Editor D.Dj. Kliwantoro
D
Reporter D.Dj. Kliwantoro
Pelaku Pagar Laut Ilegal di Tangerang Didenda; Menteri Trenggono Pastikan Hukum Tegak

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan para pelaku pemasangan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang akan didenda dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

pagarlaut
Pagar Laut Ilegal Tangerang Dibongkar: DKP Banten Pastikan Tak Ada Izin

Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menyatakan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang ilegal karena tak memiliki izin PKKP, Amdal, dan sertifikasi tanah, dan kini tengah dibongkar oleh TNI AL, KKP, dan nelayan.

ilegal
Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut di Tangerang, Sengketa dengan Kades Kohod

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membatalkan SHGB dan SHM pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, setelah berdebat dengan kepala desa terkait legalitas lahan yang telah hilang akibat abrasi, dan menyatakan penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum.

Kabupaten Tangerang
Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut di Tangerang, Sengketa dengan Kades Kohod

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membatalkan SHGB dan SHM pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, setelah berdebat dengan kepala desa terkait legalitas lahan yang telah hilang akibat abrasi, dan menyatakan penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum.

Kabupaten Tangerang
Pagar Laut Ilegal Tangerang Dibongkar: DPR Kawal Prosesnya

DPR RI, bersama TNI AL dan KKP, membongkar pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang; proses pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan.

pagarlaut
KKP Tunda Cabut Pagar Laut Tanjung Pasir: Proses Hukum Masih Berjalan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunda pencabutan pagar laut ilegal di Tanjung Pasir, Tangerang, menunggu hasil penyidikan dan proses hukum terkait penanaman pagar tersebut.

KKP
Pembongkaran Pagar Laut: Bukti Keberpihakan Presiden pada Nelayan?

Pembongkaran pagar laut di Tangerang atas perintah Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan dan keberpihakan pada nelayan, sekaligus penegakan hukum terkait pembangunan ilegal.

Tangerang
AHY: Investigasi Pagar Laut Tangerang Berlanjut, Pemerintah Tegas Jaga Kedaulatan Maritim

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah akan terus menyelidiki pembangunan pagar laut ilegal di Tangerang dan memastikan penegakan hukum untuk melindungi kedaulatan maritim Indonesia.

konten ai
Sertifikat Pagar Laut Tangerang Dibatalkan: Menteri ATR Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pembatalan seluruh sertifikat di area pagar laut Tangerang, meski prosesnya berpotensi menghadapi gugatan hukum, demi melindungi nelayan yang dirugikan.

Sumber Antara
Investigasi Pagar Laut Tangerang Berlanjut: KKP Tetapkan Pelanggaran Hukum

Menteri Trenggono memastikan investigasi pagar laut ilegal sepanjang 30 km di Tangerang terus berlanjut, karena melanggar KKPRL dan merugikan nelayan serta ekosistem laut, dengan pembongkaran tahap awal telah dilakukan.

KKP
Investigasi Kasus Pagar Laut di Perairan Tangerang Diusut Tuntas

Menko AHY memastikan Kementerian ATR/BPN akan menginvestigasi tuntas kasus pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, untuk menegakkan kedaulatan maritim Indonesia.

konten ai
Menteri ATR/BPN Janji Cabut Sertifikat Lahan Pagar Laut Tangerang

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, berjanji mencabut semua sertifikat lahan terkait pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, meskipun ada potensi gugatan hukum.

Sumber Antara
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR