Satgas Kemenko Polkam Awasi Operasi Antipremanisme di Kalimantan Timur

Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme memantau operasi pemberantasan premanisme di Kalimantan Timur, yang memiliki iklim investasi tinggi, guna mencegah gangguan keamanan.

Jakarta, 11 Mei 2025 - Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam), tengah gencar melakukan monitoring operasi pemberantasan premanisme di Kalimantan Timur (Kaltim). Provinsi ini menjadi fokus pengawasan karena memiliki iklim investasi yang cukup signifikan dan perlu dijaga stabilitasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayor Jenderal TNI Heri Wiranto, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa Kaltim menjadi salah satu target utama monitoring. Hal ini didasari oleh pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di daerah dengan potensi investasi yang tinggi. Tim Satgas ingin memastikan operasi antipremanisme berjalan efektif dan mampu mencegah gangguan terhadap iklim investasi.

Monitoring ini dilakukan setelah adanya laporan mengenai potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh oknum ormas. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Wakil Kepala Polda Kaltim, Brigadir Jenderal Polisi Sabilul Alif, menjelaskan bahwa kepolisian setempat terus bersinergi dengan Kodam Mulawarman dan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk jajaran Polres, Kodim, dan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi ini difokuskan pada upaya pencegahan kegiatan ormas yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi.

Pihak kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas ormas yang terbukti melanggar hukum dan mengganggu investasi. Kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Kodam Mulawarman terus ditingkatkan untuk memetakan dan mengantisipasi potensi gangguan dari ormas yang berafiliasi dengan premanisme.

"Kami akan terus bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kodam dalam rangka mengantisipasi adanya ormas yang terafiliasi premanisme yang melakukan kegiatan mengganggu keamanan dan investasi. Apabila sudah melanggar hukum dan mengganggu investasi, ini yang akan menjadi atensi," ujar Brigjen Pol. Sabilul Alif.

Langkah proaktif ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor dan masyarakat Kaltim.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus, mengungkapkan bahwa terdapat 3.467 ormas di Kaltim, dengan 931 ormas tercatat aktif. Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui Bakesbangpol, secara berkala melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut melalui dialog dan pertemuan.

Upaya pembinaan yang telah dilakukan antara lain adalah pemberian penghargaan "Ormas Award" untuk mendorong ormas agar berperan aktif dalam kegiatan positif. Ke depan, pembinaan akan difokuskan pada pemberdayaan ormas melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program pemberdayaan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memberdayakan ormas agar berkontribusi positif bagi perekonomian dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi keterlibatan ormas dalam kegiatan premanisme.

Dengan mendorong kemandirian ekonomi ormas, diharapkan potensi konflik dan gangguan keamanan dapat diminimalisir.

Kegiatan monitoring ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi kementerian/lembaga pada 6 Mei 2025. Rapat tersebut membahas langkah-langkah penanganan ormas yang terafiliasi dengan premanisme dan mengganggu stabilitas keamanan serta investasi.

Hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan premanisme di masa mendatang. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan adanya pengawasan ketat dan sinergi antar lembaga, diharapkan operasi antipremanisme di Kaltim dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi iklim investasi dan keamanan di wilayah tersebut.