Sinergi OIKN-PUPKP Krusial Tuntaskan IKN: DPR Soroti Anggaran dan Investor

Anggota DPR meminta Otorita IKN dan Kementerian PUPR bersinergi dalam pembangunan IKN, memastikan efisiensi anggaran dan pengawasan ketat terhadap investor untuk mencegah spekulasi tanah.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha. Ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita IKN untuk meningkatkan sinergi guna memastikan proyek IKN selesai tepat waktu. Hal ini penting karena kedua instansi memiliki anggaran yang terpisah untuk proyek yang sama.

Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan tol dan sarana prasarana lainnya. Sementara OIKN fokus pada pembangunan gedung-gedung pemerintahan, termasuk kompleks parlemen dan gedung peradilan. Toha mempertanyakan potensi ketidakselarasan pembangunan jika kedua instansi tidak bekerja sama secara optimal. "Jika jalan tol belum selesai pada 2028, apakah gedung DPR harus tetap jadi? Begitu pula sebaliknya," ujarnya di Jakarta, Jumat lalu.

Toha menekankan pentingnya sinkronisasi rencana pembangunan dan alokasi anggaran antara Kementerian PUPR dan OIKN. Rencana pembangunan IKN pada periode 2025-2028 difokuskan pada gedung-gedung legislatif dan yudikatif, yang ditargetkan rampung pada 2028. Oleh karena itu, penentuan waktu pelaksanaan dan ketersediaan anggaran harus terkoordinasi dengan baik. Jika Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian jalan tol pada 2028, maka anggaran yang dibutuhkan harus dipenuhi.

Efisiensi anggaran telah menyebabkan pemangkasan dana untuk IKN. Anggaran Kementerian PUPR untuk IKN turun dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun, sementara anggaran OIKN berkurang dari Rp6,3 triliun menjadi Rp5,2 triliun (belum termasuk Rp8,1 triliun untuk gedung legislatif dan yudikatif). Toha menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang telah dipangkas ini.

Selain sinergi antar instansi, Toha juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap investor IKN. Ia mengingatkan potensi masuknya spekulan tanah yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Modus yang sering terjadi adalah membangun sedikit rumah untuk menyamarkan diri sebagai investor, kemudian menguasai lahan dan menghambat investor lain yang ingin masuk.

"Pemerintah harus betul-betul mengecek rekam jejak para investor. Jangan sampai kita senang dulu dengan investor. Banyak investor yang juga spekulan. Mumpung tanahnya murah, mumpung diharapkan OIKN. Pemerintah harus berhati-hati dan melihat track record investor," tegas Toha. Ia menekankan pentingnya verifikasi dan validasi yang ketat terhadap setiap investor untuk mencegah praktik-praktik spekulatif yang dapat merugikan pembangunan IKN.

Pembangunan IKN membutuhkan sinergi yang kuat antara OIKN dan Kementerian PUPR, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Selain itu, pengawasan ketat terhadap investor sangat penting untuk mencegah praktik spekulasi tanah dan memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.