Sinergi Pemerintah dan Swasta Kunci Perangi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

Kemendukbangga menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian, lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menghapus kekerasan berbasis gender di Indonesia, terutama dalam peringatan Hari Perempuan Internasional.

Jakarta, 11 Maret 2024 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi erat antar kementerian/lembaga (K/L), organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya memberantas kekerasan berbasis gender di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Sunarto, di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa lalu, bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional. Sunarto menekankan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan memberantas kekerasan yang berbasis gender. Peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini dianggap sebagai momentum tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung peran perempuan dalam membangun lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Meskipun dunia telah mengalami perubahan signifikan dalam pandangan terhadap kesetaraan dan emansipasi perempuan, berbagai tantangan masih dihadapi perempuan Indonesia, khususnya dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan. Perempuan, yang berperan penting dalam sistem kesehatan global sebagai tenaga kesehatan, pengasuh, dan agen perubahan, seringkali menghadapi kendala akses layanan kesehatan, ketidaksetaraan gender, dan kekerasan berbasis gender yang berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.

Kemendukbangga menyadari kompleksitas masalah kekerasan berbasis gender dan membutuhkan pendekatan holistik. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dinilai sebagai strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Dengan sinergi tersebut, diharapkan dapat tercipta program-program yang terintegrasi dan komprehensif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.

Pemerintah memiliki peran utama dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan. Organisasi masyarakat sipil berperan dalam memberikan pendampingan dan advokasi kepada korban kekerasan. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program-program pemberdayaan perempuan dan dukungan finansial untuk inisiatif terkait.

"Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan memberantas kekerasan berbasis gender," tegas Sunarto. Ia menambahkan bahwa peran aktif semua pihak sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan Indonesia.

Selain kolaborasi antar sektor, Kemendukbangga juga menekankan pentingnya peran media massa dalam menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu gender. Literasi informasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga mereka mampu mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif.

Publikasi di media sosial dan media tradisional yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan sangat penting. Hal ini dapat menjadi media advokasi yang efektif untuk menghapus kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan. Dengan demikian, peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Sunarto menambahkan, "Melalui literasi informasi diharapkan masyarakat dapat memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Sehingga publikasi di media sosial dan media tradisional yang fokus mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan menjadi media advokasi penghapusan kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan."

Untuk mencapai Indonesia yang bebas dari kekerasan berbasis gender, diperlukan komitmen dan aksi nyata dari berbagai pihak. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

• Peningkatan akses layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi korban kekerasan.
• Penguatan penegakan hukum dan perlindungan bagi korban.
• Kampanye edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
• Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, ekonomi, dan politik.
• Pengembangan program pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender bagi seluruh perempuan.

Peringatan Hari Perempuan Internasional ini menjadi pengingat penting bagi kita semua untuk terus berupaya menciptakan perubahan positif dan memastikan bahwa setiap perempuan di Indonesia dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan setara.