Sri Mulyani Pastikan Beasiswa KIP Kuliah Aman, Tak Ada Pemotongan Anggaran 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak ada pemotongan anggaran beasiswa KIP Kuliah tahun 2025, meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh.

Jakarta, 14 Februari 2025 - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, memberikan kepastian terkait kelanjutan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jumat lalu, beliau menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan maupun pengurangan anggaran untuk beasiswa KIP Kuliah tahun anggaran 2025.

Pernyataan tersebut muncul di tengah rencana efisiensi anggaran pemerintah yang cukup besar. Sri Mulyani menekankan, "Mengenai berita yang beredar tentang KIP Kuliah, kami tegaskan bahwa beasiswa KIP tidak akan dilakukan pemotongan atau pengurangan."

Jumlah penerima beasiswa KIP Kuliah tahun anggaran 2025 tercatat sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp14,7 triliun. Sri Mulyani memastikan bahwa angka tersebut aman dan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran. "Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan pengurangan," tegasnya. Dengan demikian, para mahasiswa penerima KIP Kuliah dapat melanjutkan studi mereka tanpa khawatir akan terhambat masalah pendanaan.

Menkeu juga menyampaikan informasi mengenai beasiswa lain yang masih berjalan. Di antaranya, terdapat 40.030 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Selain itu, Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit yang berada di bawah naungan Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati.

Kepastian mengenai beasiswa KIP Kuliah ini disampaikan di tengah rencana efisiensi anggaran pemerintah yang cukup signifikan. Presiden telah menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan pelayanan publik.

Efisiensi anggaran tersebut ditargetkan berasal dari berbagai sektor. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Presiden menekankan pentingnya fokus pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Anggaran harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan hanya pemerataan antar daerah atau mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya.

Meskipun pemerintah tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran, Sri Mulyani memastikan bahwa beasiswa KIP Kuliah tetap aman dan tidak akan mengalami pemotongan anggaran. Hal ini memberikan kepastian bagi para mahasiswa penerima beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan finansial. Pemerintah berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam kondisi ekonomi yang menantang.