Tantowi Yahya Cabut Nama Jalan 'Kura-Kura Bali', Kembali ke 'Pulau Serangan'
Presiden Komisaris PT BTID, Tantowi Yahya, menyetujui pencabutan nama Jalan Kura-kura Bali di Denpasar dan mengembalikannya ke nama asli, Jalan Pulau Serangan, setelah mendapat protes dari masyarakat setempat.
Polemik penamaan Jalan Kura-kura Bali di Denpasar akhirnya menemui titik terang. Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development (BTID), Tantowi Yahya, menyetujui pencabutan nama tersebut dan mengembalikannya menjadi Jalan Pulau Serangan. Keputusan ini diambil setelah adanya protes dari warga Pulau Serangan terkait sejumlah kebijakan pengelola KEK Kura-kura Bali.
Pertemuan antara Tantowi Yahya, anggota dewan, dan masyarakat Pulau Serangan di Denpasar, Kamis lalu, menghasilkan kesepakatan tersebut. Tantowi menjelaskan bahwa penggunaan nama Jalan Kura-kura Bali bersifat sementara, hanya untuk memudahkan akses bagi delegasi selama acara World Water Forum. "Nama jalan itu bersifat sementara...tapi setelah ini kami cabut," ujarnya.
Protes masyarakat Pulau Serangan tidak hanya tertuju pada penamaan jalan. Mereka juga keberatan dengan penamaan Pantai Kura-kura Bali, pemasangan pelampung pembatas laut di area KEK, dan kewajiban nelayan menggunakan rompi identitas saat melaut. Keberatan-keberatan ini menunjukkan adanya keresahan warga terhadap pengelolaan KEK Kura-kura Bali yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat sekitar.
Meskipun menyetujui pencabutan nama Jalan Kura-kura Bali, Tantowi mempertanyakan proses yang dibutuhkan jika ingin mengganti nama jalan menjadi Jalan Pulau Serangan, mengingat nama tersebut sudah digunakan di ruas jalan lain di Denpasar. Ia juga menekankan bahwa pencabutan nama jalan tersebut akan mengembalikan ruas jalan ke kondisi tanpa nama, dan proses pengajuan izin baru diperlukan untuk menggunakan nama Jalan Pulau Serangan.
Terkait isu lain, Tantowi menjelaskan bahwa nama Pantai Serangan tetap dipertahankan, sementara Pantai Kura-kura Bali hanya merupakan koordinat untuk gedung Surf Bay The Wave, lokasi pertemuan delegasi World Water Forum. Soal pelampung pembatas laut, Tantowi berdalih itu merupakan tindakan pengamanan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penumpukan BBM liar dan peredaran narkoba.
Sementara itu, kewajiban nelayan menggunakan rompi oranye bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan membatasi akses ke area KEK hanya bagi nelayan setempat. Langkah ini, menurut Tantowi, diambil agar nelayan lokal mendapatkan dampak positif maksimal dari keberadaan KEK.
Lebih lanjut, Tantowi berencana membahas dua janji kesepakatan KEK Kura-kura Bali dengan masyarakat pada tahun 1998 dalam rapat direksi mendatang. Janji-janji tersebut meliputi pembangunan jembatan akses bagi nelayan dan penyediaan lahan parkir bagi umat Hindu di Pura Sakenan. Keputusan-keputusan terkait protes masyarakat lainnya akan dibahas dalam rapat tersebut karena KEK Kura-kura Bali bukan dikelola sendiri oleh Tantowi Yahya.