Target Juni, Rapermen SPM Jalan Tol Segera Rampung

Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol pada Juni 2024, mencakup penilaian SPM, kewajiban BUJT, dan peran balai Kementerian PUPR.

#planetantara
Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol pada Juni 2024, mencakup penilaian SPM, kewajiban BUJT, dan peran balai Kementerian PUPR. (©© 2025 Antaranews)

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol pada bulan Juni tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, di Jakarta pada Rabu lalu. Rapermen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di Indonesia.

Menurut Roy, beberapa poin penting yang akan diatur dalam Rapermen ini meliputi mekanisme penilaian SPM jalan tol, hak dan kewajiban Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta penguatan sistem penilaian yang lebih transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan Rapermen ini.

Proses penyusunan Rapermen ini sendiri melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR RI dan para pengusaha jalan tol. Tujuannya adalah untuk memastikan peraturan yang dihasilkan benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh BUJT, serta memberikan jaminan pelayanan yang optimal bagi pengguna jalan tol.

Poin-Poin Penting dalam Rapermen SPM Jalan Tol

Rapermen SPM Jalan Tol ini akan mengatur berbagai aspek penting terkait pelayanan jalan tol. Salah satu poin utamanya adalah mengenai mekanisme penilaian SPM itu sendiri. Rapermen akan secara jelas menentukan siapa yang berwenang melakukan penilaian tersebut, serta bagaimana proses penilaian dilakukan agar lebih objektif dan transparan.

Selain itu, Rapermen juga akan mengatur hak dan kewajiban BUJT dalam memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan BUJT bertanggung jawab penuh atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jalan tol.

Lebih lanjut, Rapermen ini juga akan mengatur peran dan keterlibatan balai-balai Kementerian PUPR dalam proses evaluasi SPM jalan tol. Balai-balai tersebut akan membantu melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan BUJT memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kementerian PUPR berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan Rapermen ini. Hal ini dilakukan melalui diskusi dan konsultasi dengan DPR RI dan para pengusaha jalan tol untuk memastikan peraturan yang dihasilkan mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi.

Peran Balai Kementerian PUPR dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan evaluasi SPM jalan tol, Rapermen ini akan mengatur peran aktif balai-balai Kementerian PUPR. Balai-balai tersebut akan berperan dalam membantu melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM oleh BUJT.

Proses penyusunan Rapermen ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR RI dan pengusaha jalan tol. Keterlibatan DPR RI bertujuan untuk memastikan Rapermen ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara keterlibatan pengusaha jalan tol bertujuan untuk memastikan peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Untuk memastikan masukan dari berbagai pihak terakomodasi dengan baik, Kementerian PUPR akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pengusaha jalan tol. FGD ini diharapkan dapat menghasilkan Rapermen yang komprehensif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol merupakan ukuran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan jalan tol untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jalan tol. SPM ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

  • Kondisi jalan tol
  • Kecepatan tempuh rata-rata
  • Aksesibilitas
  • Mobilitas
  • Keselamatan
  • Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan
  • Tempat istirahat dan pelayanan

Pemenuhan SPM jalan tol merupakan kewajiban bagi BUJT dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Rapermen ini diharapkan dapat memperkuat dan memperjelas ketentuan terkait SPM jalan tol, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di Indonesia.

Dengan target penyelesaian pada Juni 2024, Rapermen SPM Jalan Tol diharapkan dapat segera memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi BUJT dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan tol yang berkualitas dan nyaman bagi masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
DPRD Penajam Lanjutkan Pembahasan 6 Raperda

DPRD Penajam Paser Utara melanjutkan pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sempat tertunda, termasuk Raperda RPJPD 2025-2045, ditargetkan selesai dan disahkan tahun ini.

Sumber Antara
Pemerintah Hapus Piutang Macet Lebih dari 10 Ribu UMKM

Per Januari 2025, pemerintah telah menghapus piutang macet lebih dari 10 ribu UMKM, dengan target 67 ribu UMKM pada tahap pertama dan 1 juta UMKM secara keseluruhan, melalui kebijakan yang diatur dalam PP 47/2024.

Sumber Antara
Revisi Perpres Pelantikan Kepala Daerah Target Rampung Sebelum 6 Februari

Mendagri Tito Karnavian menargetkan revisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 selesai sebelum 6 Februari 2025, sebagai dasar hukum pelantikan serentak di Jakarta.

Mendagri
Target PAD Bali 2025 Turun Akibat Opsi Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi Bali menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 menjadi Rp3,5 triliun karena adanya opsi pajak kendaraan bermotor yang mengurangi penerimaan pajak kendaraan.

Sumber Antara
Pajak Penerangan Jalan Biak Numfor 2024 Lampaui Target hingga 300 Persen

Penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Biak Numfor, Papua pada tahun 2024 melampaui target hingga 300 persen, mencapai Rp10 miliar dari target awal Rp3 miliar.

#planetantara
RUU Omnibus Law Politik: DPR Tunggu Keputusan Rapat Pimpinan

Pembahasan RUU Omnibus Law Politik di DPR RI masih tertunda menunggu keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) terkait mekanisme pembahasan, apakah melalui Komisi II, Pansus, atau Baleg.

#konten ai
7.000 Dosis Vaksin PMK Tiba di Pacitan, Perangi Wabah di 59 Ribu Sapi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirimkan 7.000 dosis vaksin PMK ke Pacitan untuk mengatasi wabah yang telah menginfeksi 1.028 sapi, dengan harapan vaksinasi merata dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

peternakan
DPR RI Setujui RUU KUHAP sebagai Usul Inisiatif: Siap Berlaku 2026

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU perubahan UU KUHAP menjadi RUU usul inisiatif DPR, ditargetkan berlaku seiring KUHP baru pada Januari 2026.

#planetantara
Pajak Sumut Tembus Rp27,25 Triliun di 2024, Lewati Target!

Kanwil DJP Sumut I berhasil melampaui target penerimaan pajak tahun 2024 dengan raihan Rp27,25 triliun, didorong sektor perdagangan, industri pengolahan, dan kontribusi besar PPN Dalam Negeri serta PPh Pasal 25/29 Badan.

Pajak
KUR Jambi Tembus Rp6,6 Triliun, Serap 83 Ribu UMKM

Kantor Wilayah DJPb Jambi mencatat realisasi penyaluran KUR di Provinsi Jambi telah mencapai Rp6,6 triliun hingga akhir 2024, mengakomodasi 83.942 debitur UMKM, melampaui target.

#konten ai
Kementerian PU Dukung Pengembangan TPA Supit Urang, Malang

Kementerian PUPR mendukung pengembangan TPA Supit Urang di Malang untuk pengelolaan sampah yang lebih maksimal, sejalan dengan peningkatan populasi dan upaya menekan masalah lingkungan seperti banjir.

pengelolaansampah
Pemkab Karawang Sanksi ASN Bolos Apel dan Senam: Potong TPP 10%

Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan sanksi pemotongan TPP 10% kepada ASN yang membolos apel dan senam Jumat, sesuai Perbup 443 Pasal 20, sebagai upaya peningkatan kedisiplinan.

ASN