Tarif Listrik Normal, Inflasi DIY Maret 2025 Capai 1,25 Persen

Bank Indonesia mencatat inflasi DIY pada Maret 2025 naik menjadi 1,25 persen, salah satu faktornya adalah berakhirnya diskon tarif listrik PLN.

Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Maret 2025 mencapai 1,25 persen secara bulanan. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik pemerintah yang berlaku pada Januari dan Februari 2025. Hal ini diungkapkan oleh Kepala KPw BI DIY, Ibrahim, dalam keterangan pers di Yogyakarta pada Rabu lalu. Ia menjelaskan bahwa dampaknya paling terasa pada kelompok pengeluaran rumah tangga untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT).

Ibrahim menjelaskan bahwa diskon 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA telah berakhir pada Maret 2025. Akibatnya, tarif listrik kembali normal. Dampaknya dirasakan oleh pelanggan prabayar yang tidak lagi mendapatkan potongan harga saat membeli token listrik, dan pelanggan pascabayar yang menerima tagihan Maret yang mencerminkan penggunaan listrik di bulan Februari, saat diskon masih berlaku. Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi di tingkat daerah.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi DIY secara tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 0,52 persen. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul mencatat inflasi bulanan masing-masing sebesar 1,29 persen dan 1,24 persen. Kenaikan ini tidak hanya disebabkan oleh normalisasi tarif listrik, tetapi juga faktor lain yang perlu diperhatikan.

Selain dampak dari normalisasi tarif listrik, inflasi Maret 2025 di DIY juga dipicu oleh beberapa faktor lain. Kenaikan harga emas perhiasan turut memberikan andil pada peningkatan inflasi. Selain itu, komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai rawit mengalami kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H. Kenaikan harga komoditas ini merupakan fenomena musiman yang sering terjadi menjelang hari raya besar.

Meskipun demikian, tekanan inflasi dari kelompok makanan berhasil tertahan oleh deflasi beberapa komoditas sayuran, seperti buncis, tomat, dan kacang panjang. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pasar yang kompleks, di mana beberapa komoditas mengalami kenaikan harga sementara yang lain justru mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukan pentingnya pemantauan dan pengendalian harga komoditas secara berkelanjutan.

BI optimistis bahwa inflasi DIY tetap terkendali dalam kisaran target nasional 2,5±1 persen pada tahun 2025. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya pengendalian inflasi terus dilakukan. Kerja sama yang erat antara KPw BI DIY dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga.

KPw BI DIY dan TPID terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui berbagai program. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan program MRANTASI menjadi contoh nyata upaya tersebut. Kedua program ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan pasokan di pasaran. Selain itu, BI juga mendukung inisiasi pembentukan sistem logistik daerah oleh PT Taru Martani dan mendorong penguatan kerja sama antar daerah untuk menjamin kelancaran pasokan komoditas.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas ekonomi di DIY. Pemantauan dan pengendalian harga komoditas secara ketat, serta kerja sama antar instansi terkait, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan inflasi. Dengan strategi yang komprehensif, diharapkan inflasi DIY dapat tetap terkendali dan tidak mengganggu perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, situasi inflasi di DIY pada Maret 2025 menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meskipun adanya kenaikan inflasi akibat normalisasi tarif listrik, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh BI dan TPID diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di DIY tetap terkendali.