Teknologi Jadi Kunci Deteksi Dini Perdagangan Orang, Sebut Kemenko Kumham

Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Kemenko Kumham) menekankan peran teknologi dalam mendeteksi dini potensi perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, khususnya dengan digitalisasi sistem imigrasi dan pengawasan ketat jalur perlintasan.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan bahwa teknologi memegang peranan penting dalam mendeteksi dini potensi perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Herdaus, dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Jakarta pada Selasa (5/3).

Herdaus mengungkapkan bahwa perdagangan orang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Oleh karena itu, digitalisasi sistem imigrasi dan pengawasan ketat terhadap jalur perlintasan menjadi langkah strategis yang terus dikembangkan. "Digitalisasi sistem imigrasi dan pengawasan ketat terhadap jalur perlintasan menjadi salah satu langkah strategis yang terus dikembangkan," ujar Herdaus seperti dikutip dari keterangan resmi.

Lebih lanjut, Herdaus menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi tersebut. Kolaborasi yang kuat diyakini mampu menekan angka perdagangan orang secara efektif. Dengan koordinasi yang lebih baik antar lembaga, diharapkan upaya pemberantasan TPPO dapat berjalan maksimal dan memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia, terutama mereka yang rentan menjadi korban.

Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk menyiapkan langkah-langkah strategis pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan komitmen nasional dan internasional dalam pemberantasan TPPO. "Kami akan terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari ancaman TPPO dengan berbagai langkah strategis yang terukur dan terkoordinasi," tegas Herdaus. Rapat koordinasi tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam upaya pemberantasan TPPO.

Fokus diskusi meliputi penguatan sistem pemantauan di perbatasan, peningkatan kerja sama dengan negara-negara tujuan migran, dan optimalisasi penindakan hukum terhadap pelaku TPPO. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pencegahan dan penindakan TPPO yang lebih efektif dan terintegrasi.

Herdaus menambahkan bahwa teknologi berperan signifikan dalam mendeteksi potensi TPPO sejak dini. Digitalisasi sistem imigrasi dan pengawasan ketat di jalur perlintasan menjadi kunci utama dalam upaya tersebut. Dengan sistem yang terintegrasi dan canggih, diharapkan potensi TPPO dapat diidentifikasi dan dicegah sebelum terjadi.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah berupaya memulangkan 525 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban TPPO di Myawaddy, Myanmar. Jumlah tersebut berdasarkan informasi dari otoritas setempat dan laporan WNI yang berada di sana, seperti yang disampaikan Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam taklimat pers di Jakarta pada Kamis (6/3).

Awalnya, informasi dari pihak Myanmar menyebutkan terdapat 395 WNI. Namun, nota resmi terbaru menyatakan jumlahnya mencapai 525 orang. "Informasi dari pihak Myanmar menyebut awalnya terdapat 395 WNI. Namun, nota resmi terbaru dari Myanmar menyatakan bahwa jumlah WNI tercatat 525 orang. Ini angka yang sangat besar," ungkap Judha. Kemlu RI sedang melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand sebagai negara transit sebelum pemulangan WNI ke Indonesia.

Proses pemulangan ini dilakukan dengan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand, yang akan menjadi negara transit sebelum para WNI kembali ke Tanah Air. Metode ini mengikuti pola pemulangan WNI korban TPPO sebelumnya. Upaya pemulangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memulangkan WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri.

Pemerintah Indonesia terus berupaya maksimal dalam memberantas TPPO dan melindungi WNI dari kejahatan ini, baik melalui pengembangan teknologi, peningkatan kerja sama internasional, maupun optimalisasi penindakan hukum. Komitmen ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia.