Tim Khusus Pastikan Spesifikasi BBM, Respons Keresahan Publik Soal Kualitas Pertalite

Menanggapi keresahan masyarakat terkait kualitas BBM, Menteri ESDM membentuk tim untuk memastikan spesifikasi dan harga BBM serta menindak tegas praktik oplosan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, merespon keresahan publik mengenai kualitas bahan bakar minyak (BBM) dengan membentuk tim khusus. Tim ini dibentuk untuk memastikan spesifikasi dan harga BBM yang beredar di pasaran, sekaligus menindak tegas praktik-praktik yang merugikan konsumen. Pembentukan tim ini diumumkan pada Rabu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, menyusul pemberitaan mengenai dugaan oplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax.

Keputusan ini diambil setelah Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan korupsi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Tersangka, Riva Siahaan, diduga membeli RON 90 atau lebih rendah, lalu mencampurnya (blending) menjadi RON 92 di depo penyimpanan. Praktik ini jelas melanggar aturan dan berpotensi merugikan konsumen.

Kasus ini juga berkaitan dengan dugaan korupsi yang lebih besar dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kualitas BBM yang dikonsumsi.

Sebagai respons atas keresahan tersebut, Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan beberapa langkah penting. Pertama, pembentukan tim khusus untuk memastikan spesifikasi BBM. "Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya," ujar Bahlil. Tim ini akan bekerja untuk memastikan BBM yang dijual sesuai standar dan harga yang ditetapkan.

Kedua, pemerintah akan memperbaiki penataan izin impor BBM. Izin impor yang sebelumnya diberikan selama satu tahun, kini dikurangi menjadi enam bulan, dengan evaluasi setiap tiga bulan. "Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi per tiga bulan," jelas Bahlil. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah praktik-praktik ilegal.

Ketiga, pemerintah akan melarang ekspor minyak mentah yang berkualitas baik. Minyak mentah tersebut akan diprioritaskan untuk diolah di dalam negeri. "Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri," tegas Bahlil. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

Menanggapi isu oplosan Pertamax, PT Pertamina (Persero) melalui Vice President Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso, membantah keras tuduhan tersebut. Fadjar menegaskan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. "Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing," tegas Fadjar.

Pernyataan ini disampaikan Fadjar di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2), sehari sebelum pernyataan Menteri ESDM. Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat dan memastikan kualitas produk BBM Pertamina.

Meskipun Pertamina membantah tuduhan tersebut, pembentukan tim khusus oleh Kementerian ESDM menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas BBM dan melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Transparansi dan pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas BBM di Indonesia.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat akan kualitas BBM yang mereka konsumsi. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik-praktik ilegal dalam pengadaan dan distribusi BBM dapat dihentikan.