TKA China Diperiksa Terkait Tambang Ilegal di Sekotong, Lombok Barat

Kementerian LHK memeriksa dua TKA China terkait dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat; penyidik masih mengumpulkan bukti dan belum menetapkan tersangka.

Tim penyidik dari Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) tengah melakukan investigasi terkait aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan difokuskan kepada dua warga negara asing (WNA) asal China yang diduga terlibat. Peristiwa ini terjadi di Sekotong, Lombok Barat, NTB, dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan intensif oleh pihak berwenang.

Penyidik, Mustaan, mengungkapkan bahwa kedua TKA China tersebut telah diperiksa. Salah satu dari mereka diketahui berinisial SBK, sementara identitas TKA lainnya dirahasiakan. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Balai Gakkum Kementerian LHK Wilayah Jabalnusra di Mataram. Proses hukum terkait kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal, dan keterangan dari berbagai pihak masih dibutuhkan.

Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, kedua TKA China tersebut membantah keterlibatan mereka dalam aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong. Mereka menyatakan tidak memiliki hubungan dan tidak pernah bekerja di lokasi tambang tersebut. Namun, pihak penyidik belum sepenuhnya mempercayai keterangan tersebut dan akan terus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung.

Proses penyidikan kasus tambang emas ilegal di Sekotong terus berlanjut. Selain memeriksa dua TKA China, penyidik juga berencana memeriksa sejumlah pejabat daerah yang diduga terkait. Identitas para pejabat tersebut masih dirahasiakan untuk menjaga kelancaran proses investigasi. Pihak berwenang berkomitmen untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

Mustaan menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk pejabat daerah, merupakan bagian penting dalam upaya pengungkapan kasus ini. Informasi dan keterangan dari berbagai pihak akan digunakan untuk memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Proses investigasi ini membutuhkan waktu dan ketelitian agar dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan objektif.

Hingga saat ini, sedikitnya 15 saksi telah diperiksa terkait kasus tambang emas ilegal di Sekotong. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan karena penyidik masih fokus pada pengumpulan alat bukti yang cukup untuk mendukung proses hukum selanjutnya. Proses ini menuntut kehati-hatian agar tidak ada kesalahan dalam penetapan tersangka.

Proses hukum ini dijalankan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini membedakan penanganan kasus ini dengan penanganan yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat, yang mengacu pada undang-undang minerba.

Kasus tambang emas ilegal di Sekotong ini diduga melanggar Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aktivitas penambangan tersebut berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem di wilayah Sekotong. Oleh karena itu, Kementerian LHK berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku dan memastikan agar lingkungan terlindungi dari aktivitas ilegal tersebut.

Proses penyidikan masih terus berlanjut dan pihak berwenang berupaya untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini. Kerjasama antar instansi dan keterbukaan informasi publik sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar dan adil. Keberhasilan pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.

Meskipun kedua TKA China yang diperiksa membantah keterlibatan mereka, penyidik tetap akan melanjutkan investigasi. Mereka akan memeriksa saksi-saksi lain dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk mengungkap kebenaran di balik aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Proses hukum yang sedang berjalan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya aktivitas tambang ilegal serupa di masa mendatang. Perlindungan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama, dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga kelestarian alam Indonesia.