Transparansi Kunci Sukses BPI Danantara, Pakar Ekonomi Ungkap Tantangannya

Kepala Indef, Rizal Taufikurahman, menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik bagi BPI Danantara agar mampu meningkatkan daya saing dan menghindari potensi benturan kepentingan serta kerugian negara.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2). Lembaga ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem BUMN dan mendorong investasi di sektor strategis. Namun, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengingatkan pentingnya transparansi untuk memastikan keberhasilan Danantara.

Rizal menjelaskan bahwa Danantara, dengan kepemilikan 99 persen pada holding operasional dan investasi, berpotensi mengkonsolidasikan aset BUMN secara efektif, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi beban fiskal negara. Potensi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dapat terwujud jika investasi di sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur dipercepat.

Namun, Rizal menekankan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan independen dari pengaruh politik. Tanpa transparansi, lembaga ini justru berisiko menjadi beban negara, bukan solusi, karena potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan BUMN.

Rizal menuturkan bahwa kompleksitas birokrasi berlebih dapat menghambat daya saing Danantara jika dibandingkan dengan model investasi di negara lain. Ia juga memperingatkan potensi Danantara menjadi alat monopoli atau rent-seeking yang merugikan BUMN dalam jangka panjang maupun pendek. Oleh karena itu, keberhasilan Danantara bergantung pada eksekusi kebijakan yang tegas, tata kelola profesional, dan komitmen untuk menjadikan lembaga ini sebagai instrumen ekonomi, bukan alat politik.

Menurut Rizal, "Tanpa transparansi, Danantara bisa berubah menjadi beban negara, bukan solusi." Ia juga menambahkan bahwa "Tanpa transparansi, Danantara bisa justru menjadi alat monopoli atau rent-seeking yang akan merugikan BUMN baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang."

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan pentingnya menghindari intervensi politik dan memastikan independensi pengelolaan Danantara. Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan penggunaan dana investasi secara efektif dan efisien untuk kepentingan negara.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang transparan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip good governance.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan arti nama Danantara. "Daya" berarti energi atau kekuatan, sementara "Anagata" berarti masa depan. Dengan demikian, "Daya Anagata Nusantara" berarti energi atau kekuatan untuk masa depan Indonesia. Presiden Prabowo berharap Danantara dapat menjadi kekuatan ekonomi dan dana investasi untuk kemakmuran Indonesia di masa mendatang, dikelola secara bijak untuk generasi selanjutnya.

"Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," kata Presiden Prabowo.

Peluncuran Danantara diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional dan memastikan pengelolaan aset negara yang transparan dan akuntabel. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan tata kelola yang baik.