Tren #KaburAjaDulu: Otokritik bagi Pemerintah, Bukan Kecaman

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengajak pemerintah untuk introspeksi diri terkait tren #KaburAjaDulu di media sosial, dan fokus pada peningkatan peluang kerja serta perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Kemunculan tren #KaburAjaDulu di media sosial telah menyita perhatian publik. Tren ini, yang dipopulerkan oleh anak muda Indonesia, menunjukkan rasa frustrasi terhadap kondisi ekonomi dan kesempatan kerja di dalam negeri. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan bahwa fenomena ini seharusnya menjadi momentum otokritik bagi pemerintah, bukan menjadi alasan untuk mencap anak muda sebagai tidak nasionalis.

Charles Honoris menekankan pentingnya respons bijak pemerintah terhadap tren ini. Alih-alih memberikan respons negatif atau menghakimi, pemerintah seharusnya melihat ini sebagai cerminan permasalahan yang perlu ditangani. Pernyataan seperti 'kalau perlu jangan balik lagi' jelas tidak tepat dan justru akan memperkeruh suasana. Pemerintah perlu memahami akar permasalahan yang mendorong anak muda memilih untuk bekerja di luar negeri.

Menurutnya, banyak anak muda yang merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keahlian mereka di Indonesia. Kondisi ini mendorong mereka untuk mencari peluang di luar negeri, meskipun harus meninggalkan keluarga dan tanah air. Ini adalah realita yang perlu dihadapi dan dicarikan solusinya oleh pemerintah.

Charles Honoris menegaskan bahwa bekerja di luar negeri merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Konstitusi menjamin hak setiap individu untuk memilih pekerjaan dan mendapatkan imbalan yang adil dan layak. Pemerintah seharusnya memfasilitasi, bukan menghalangi, warga negara yang ingin bekerja di luar negeri, selama prosesnya dilakukan sesuai prosedur.

Dengan adanya tren #KaburAjaDulu, pemerintah seharusnya melihat ini sebagai peluang untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas layanan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI) didorong untuk membuka lebih banyak peluang kerja di luar negeri, terutama bagi tenaga terampil seperti perawat, tenaga medis, dan tenaga kerja industri.

Kontribusi PMI terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Mereka merupakan penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara, mencapai Rp230 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran PMI dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban untuk melindungi dan memberdayakan mereka.

Dengan munculnya tren #KaburAjaDulu, pemerintah seharusnya semakin fokus pada penguatan program penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri. Hal ini meliputi peningkatan pelatihan, penyediaan informasi yang akurat, serta perlindungan hukum dan kesejahteraan PMI selama bekerja di luar negeri. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses perekrutan PMI dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik-praktik eksploitatif.

Tren #KaburAjaDulu bukanlah sekadar tren media sosial, melainkan cerminan permasalahan struktural yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Alih-alih memberikan kecaman, pemerintah harus menggunakan momentum ini untuk melakukan otokritik dan memperbaiki sistem. Dengan memberikan peluang kerja yang layak di dalam negeri dan meningkatkan perlindungan bagi PMI, pemerintah dapat menjawab aspirasi anak muda dan membangun Indonesia yang lebih baik.

Pemerintah perlu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, menciptakan lapangan kerja yang terampil dan bergaji layak, serta memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, tren #KaburAjaDulu dapat diubah menjadi sebuah momentum untuk perbaikan dan kemajuan bangsa.