Tren #KaburAjaDulu: Wamen P2MI Imbau Migran Indonesia Patuhi Aturan

Wakil Menteri P2MI menanggapi positif tren #KaburAjaDulu di media sosial, namun menekankan pentingnya mematuhi aturan hukum dalam mencari pekerjaan di luar negeri agar aman dan terlindungi.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Tren tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial mendapat tanggapan positif dari Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani. Meskipun demikian, ia mengingatkan pentingnya menaati aturan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri.

Wamen Christina menyatakan, "Sah-sah saja WNI mencari penghidupan yang lebih baik." Ia mengakui hak setiap warga negara untuk mengejar peluang kerja yang lebih menjanjikan di luar negeri. Namun, proses tersebut harus dilakukan sesuai jalur resmi dan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

Wamen menekankan pentingnya memahami dan mematuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Aturan ini mengatur prosedur legal untuk bekerja di luar negeri, memberikan kerangka hukum yang melindungi PMI dari eksploitasi dan masalah hukum di negara tujuan.

Terkait tren #KaburAjaDulu, Wamen Christina memberikan imbauan agar masyarakat tidak menggunakannya sebagai alasan untuk bekerja di luar negeri secara ilegal. "Dan tolong jangan dijadikan alasan untuk mencoba-coba berangkat secara ilegal dan berujung pada masalah," tegasnya. Beliau mengingatkan akan potensi bahaya dan risiko yang mengintai para PMI yang berangkat tanpa mengikuti prosedur yang benar.

Kementerian P2MI siap memfasilitasi dan memberikan informasi lengkap tentang prosedur keberangkatan yang legal dan aman. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk kanal resmi Kementerian P2MI dan situs web sisko2pmi.bp2pmi.go.id, untuk mendapatkan informasi terkini tentang peluang kerja di luar negeri.

Wamen Christina juga menjelaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi PMI yang berangkat sesuai prosedur. Dengan mengikuti jalur resmi, para PMI akan mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah Indonesia jika menghadapi masalah di luar negeri. Ini termasuk akses ke layanan konsuler, bantuan hukum, dan perlindungan sosial lainnya.

Kementerian P2MI secara aktif berupaya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara bekerja di luar negeri secara aman dan legal. Mereka mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memastikan keberangkatan yang aman dan terlindungi. Tujuannya adalah untuk mencegah kasus-kasus kejahatan internasional yang seringkali menimpa PMI yang berangkat secara ilegal.

Wamen P2MI mendukung hak WNI untuk mencari penghidupan yang lebih baik, tetapi menekankan pentingnya mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku. Dengan mengikuti jalur resmi, PMI dapat terhindar dari risiko dan mendapatkan perlindungan hukum dan sosial dari pemerintah Indonesia. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri.