Tugas TNI Bertambah: Jaga Ketahanan Siber dan Berantas Narkoba

RUU TNI akan menambah tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk menjaga ketahanan siber dan membantu memberantas narkoba, menambah total OMSP menjadi 17.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengumumkan perluasan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang baru. TNI akan berperan lebih besar dalam menjaga ketahanan siber dan membantu mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Perubahan ini akan menambah jumlah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) menjadi 17, meningkat dari 14 yang tercantum dalam UU sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasanuddin saat ditemui di sela Rapat Panja RUU TNI di Jakarta, Sabtu lalu. Ia menjelaskan penambahan tugas ini mencakup tiga poin utama: memperkuat ketahanan siber, membantu dalam penanggulangan masalah narkoba, dan poin tambahan lainnya yang masih dalam pembahasan. Perluasan peran TNI ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan nasional di berbagai sektor.

Perubahan signifikan ini akan melibatkan TNI dalam membantu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melindungi infrastruktur siber pemerintahan. Sementara itu, dalam konteks pemberantasan narkoba, TNI akan memberikan bantuan kepada pemerintah, namun tidak akan terlibat langsung dalam penegakan hukum. Mekanisme kerja sama ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden.

Peran TNI dalam menjaga ketahanan siber negara merupakan langkah strategis dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks. Dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki, TNI dapat memberikan dukungan teknis dan operasional kepada BSSN. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi serangan siber dan melindungi data penting.

Penambahan tugas ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya ancaman siber terhadap kedaulatan negara. TNI akan berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi infrastruktur kritis dan data pemerintah dari serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Keterlibatan TNI dalam hal ini diharapkan dapat memberikan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam menjaga ketahanan siber Indonesia. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan siber di era digital.

Dalam upaya memberantas narkoba, TNI akan memberikan bantuan kepada pemerintah, namun tetap berpegang pada batasan kewenangannya. TNI tidak akan terlibat langsung dalam penegakan hukum, melainkan akan fokus pada aspek pendukung, seperti logistik dan intelijen.

Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden, sehingga memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara TNI dan lembaga penegak hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan upaya dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Dengan adanya dukungan TNI, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Keterlibatan TNI dalam hal ini akan memberikan tambahan sumber daya dan kemampuan dalam melawan jaringan narkoba yang terorganisir.

Sebelum perubahan ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menetapkan 14 Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tugas-tugas tersebut meliputi penanganan gerakan separatis, pemberontakan, terorisme, pengamanan perbatasan, dan objek vital nasional. TNI juga berperan dalam misi perdamaian dunia, pengamanan presiden dan wakil presiden, serta membantu tugas pemerintahan di daerah.

Tugas-tugas lain termasuk membantu Polri dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, mengamankan tamu negara, menanggulangi bencana alam, pencarian dan pertolongan (search and rescue), dan pengamanan pelayaran dan penerbangan.

Dengan penambahan tiga poin baru dalam RUU TNI, total OMSP akan menjadi 17, menunjukkan perluasan peran TNI dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional di berbagai bidang.

Perluasan tugas TNI ini menandakan komitmen pemerintah untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan beragam. Dengan sumber daya dan keahlian yang dimiliki, TNI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.