Tulungagung Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Sekolah Rakyat, Serap Anggaran Rp100 Miliar

Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen menyediakan lahan 5 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat guna mengurangi pengangguran, sejalan dengan program pemerintah pusat dan dukungan anggaran Rp100 miliar dari Pemprov Jatim.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memastikan kesiapannya menyediakan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat. Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyampaikan komitmen ini setelah serah terima jabatan dan mendapat pengarahan langsung dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Pembangunan sekolah ini akan menyerap anggaran hingga Rp100 miliar.

"Kami tentu akan mendukung penuh program yang bertujuan untuk pembangunan, apalagi ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Gatut Sunu saat dikonfirmasi awak media di Tulungagung. Pernyataan ini menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program strategis nasional tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Tulungagung.

Proses persiapan lahan melibatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah. Pemkab Tulungagung akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menentukan lokasi yang paling tepat dan efisien untuk pembangunan sekolah rakyat ini. Pertimbangan matang diperlukan untuk memastikan kelancaran proyek dan pemanfaatan lahan yang optimal.

Inisiatif pembangunan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa program ini akan membangun sekolah rakyat dari jenjang SD hingga SMA di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Setiap kabupaten/kota akan mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp100 miliar untuk mendukung pembangunan ini.

Pemprov Jatim sendiri akan mengelola dua sekolah rakyat. Dengan total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, maka akan ada 40 sekolah rakyat yang dibangun di seluruh provinsi. Program ini merupakan hasil komunikasi dengan Menteri Sosial, yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat di seluruh Indonesia.

"Saya ingin menangkap peluang ini, karena ini dana besar untuk pembangunan di Jawa Timur," tutur Khofifah. Beliau berharap program ini dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Timur, sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran.

Ketersediaan anggaran yang signifikan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran melalui peningkatan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Pemkab Tulungagung akan segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Hal ini penting karena pembangunan sekolah rakyat ini menyangkut aset daerah. Proses koordinasi yang efektif dan efisien akan memastikan kelancaran pembangunan sekolah rakyat di Tulungagung.

Penentuan lokasi yang tepat menjadi prioritas utama. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Tulungagung.

Selain koordinasi internal, komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya juga sangat penting. Hal ini mencakup koordinasi dengan masyarakat setempat, lembaga pendidikan, dan pihak swasta yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat ini. Partisipasi aktif dari berbagai pihak akan mempercepat proses pembangunan dan memastikan keberhasilan program ini.

Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dan dukungan anggaran yang memadai, pembangunan sekolah rakyat di Tulungagung diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan akses pendidikan.