Unand Implementasikan Permendikbudristek No. 55/2024: Kampus Bebas Kekerasan

Universitas Andalas (Unand) berkomitmen penuh pada implementasi Permendikbudristek No. 55/2024 tentang penanganan kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya di lingkungan kampus.

Universitas Andalas (Unand) di Padang, Sumatera Barat, menggelar bimbingan teknis (bimtek) terkait implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penanganan Kekerasan Seksual. Bimtek ini merupakan wujud nyata komitmen Unand dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan ini melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Unand dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan terbaru ini memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup kekerasan seksual, tetapi juga berbagai bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung unsur kekerasan. Hal ini menunjukkan langkah progresif pemerintah dalam melindungi mahasiswa dan civitas akademika dari berbagai ancaman kekerasan di lingkungan kampus.

Ketua Satgas PPK Unand, Khairul Anwar, menekankan pentingnya implementasi efektif Permendikbudristek ini. "Bimtek ini merupakan bentuk nyata komitmen kampus dalam mengimplementasikan regulasi terbaru sekaligus memastikan Universitas Andalas menjadi kampus yang cerdas dan bebas kekerasan," ujarnya di Padang, Kamis (27/2).

Perubahan signifikan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 terletak pada perluasan cakupan penanganan kekerasan. Sebelumnya, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 lebih fokus pada kekerasan seksual. Namun, peraturan terbaru ini secara komprehensif mencakup enam bentuk kekerasan, memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh warga kampus.

Wakil Rektor III Unand bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, Prof. Kurnia Warman, mengakui meningkatnya tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Beliau menjelaskan bahwa perluasan cakupan ini menjadi langkah penting dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kekerasan yang mungkin terjadi.

"Peraturan sebelumnya hanya mencakup kekerasan seksual, tetapi sekarang meluas ke enam bentuk kekerasan lainnya termasuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan," jelas Prof. Kurnia Warman. Hal ini menunjukkan komitmen Unand dalam memberikan respons yang lebih holistik terhadap berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan kampus.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 juga memberikan panduan yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur diharapkan dapat mempermudah proses penanganan kasus dan memberikan rasa aman bagi korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut atau ragu.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur pendanaan yang lebih efektif untuk mendukung implementasi penanganan kekerasan di kampus. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan sangat membantu dalam memastikan proses penanganan kasus berjalan lancar dan efektif.

Dengan adanya bimtek ini, Unand berharap dapat memastikan bahwa Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi benar-benar diimplementasikan secara efektif di seluruh lingkungan kampus. Hal ini menunjukkan komitmen Unand dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh civitas akademika.

Unand berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan adanya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan bimtek yang telah dilaksanakan, diharapkan Unand dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.