UU Minerba: Dorongan untuk UKM Kuasai Sektor Pertambangan

Menteri UMKM dan ESDM jelaskan UU Minerba membuka peluang bagi UKM untuk mengelola tambang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, dengan syarat dan fokus pada UKM daerah.

Jakarta, 18 Februari 2025 - Undang-Undang Minerba yang baru disahkan membuka peluang besar bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke sektor pertambangan. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada UKM akan mendorong pertumbuhan bisnis mereka ke skala yang lebih besar. Hal ini merupakan terobosan strategis hasil kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Menurut Menteri Maman, UU Minerba secara khusus memberikan ruang bagi UKM untuk mengelola pertambangan. "Ini diperuntukkan secara undang-undang untuk usaha kecil dan menengah dalam rangka mereka untuk bisa melakukan akselerasi percepatan pertumbuhan masuk ke usaha besar," tegasnya usai pembukaan Indonesia Economic Summit (IES) 2025. Beleid ini diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kesempatan yang lebih merata di dunia usaha.

Menteri Maman menekankan bahwa UU Minerba mewujudkan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. "Kita ingin membuka narasi keadilan bahwa kesempatan untuk pengelolaan tambang tidak hanya pada usaha besar, tapi usaha menengah dan kecil juga mendapatkan ruang dan kesempatan," tambahnya. Namun, ia juga menjelaskan bahwa tidak semua UKM akan mendapatkan konsesi. Hanya UKM yang memenuhi kompetensi dan kualitas tertentu yang akan mendapatkan izin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penekanan penting pada partisipasi UKM lokal. "(Pelibatan) UKM ini kami akan desain untuk UKM daerah. Contoh, nikel yang ada di Maluku Utara, UKM yang dapat bukan UKM dari Jakarta, tapi UKM yang ada di Maluku Utara,” jelasnya dalam konferensi pers setelah Rapat Pleno Baleg DPR RI. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Bahlil menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan kepada UKM daerah untuk mengelola tambang, diharapkan akan muncul pengusaha-pengusaha besar baru dari daerah. "Memang itu yang UKM kehendaki, untuk kita melahirkan pengusaha-pengusaha besar dari daerah. Agar apa? Mengurangi rasio ketimpangan,” kata Bahlil.

Salah satu syarat utama bagi UKM untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang adalah modal minimal Rp10 miliar. Prosesnya pun cukup ketat, mencakup berbagai tahapan untuk memastikan UKM tersebut memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Pemerintah menargetkan agar dalam 1-2 tahun, UKM yang mendapatkan izin dapat naik kelas menjadi perusahaan besar.

Dengan adanya UU Minerba ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UKM di sektor pertambangan. Namun, pengawasan dan pembinaan yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

UU Minerba memberikan angin segar bagi UKM di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang efektif dan pengawasan yang ketat. Fokus pada UKM daerah dan syarat modal yang ditetapkan menjadi kunci untuk memastikan pemerataan kesempatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depannya, perlu pemantauan berkelanjutan untuk melihat dampak nyata dari kebijakan ini terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.