UU Paten Baru: Percepat Perlindungan dan Tarik Minat Investor Asing

Undang-Undang Paten terbaru di Indonesia memberikan percepatan proses perlindungan paten, kemudahan bagi investor, dan peningkatan daya tarik investasi asing, khususnya dari Jepang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengumumkan Undang-Undang (UU) Paten terbaru telah memberikan perubahan signifikan yang mempercepat proses perlindungan kekayaan intelektual dan menarik minat investor asing. UU ini memberikan kemudahan bagi pelaku industri dalam memperoleh hak paten, baik domestik maupun internasional. Perubahan ini diumumkan dalam seminar nasional di Jakarta yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Jepang.

Rifan Fikri, Kepala Subdirektorat Permohonan dan Layanan Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI, menjelaskan poin-poin penting dalam UU Paten terbaru. Perubahan tersebut mencakup perpanjangan masa tenggang (grace period), skema pemeriksaan substantif lebih awal, dan kewajiban pengajuan surat pernyataan pelaksanaan paten. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses perolehan hak paten.

Seminar nasional yang bertajuk National Event for IP Users on Indonesian Amended Patent Law ini merupakan kerja sama antara DJKI Kemenkumham RI dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai perubahan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah direvisi menjadi UU Nomor 65 Tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, konsultan kekayaan intelektual, dan perwakilan perusahaan dari Jepang.

Perubahan masa tenggang (grace period) memberikan kesempatan lebih luas bagi investor untuk mendapatkan pendanaan tanpa kehilangan hak atas kebaruan investasinya. Skema pemeriksaan substantif lebih awal memungkinkan pemohon paten mendapatkan keputusan lebih cepat, yang pada akhirnya mempercepat proses akselerasi paten di tingkat internasional. Hal ini dinilai sangat positif bagi investor asing yang ingin melindungi inovasi mereka di Indonesia.

Rifan Fikri menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap perubahan ini bagi semua pemohon paten, baik dari dalam maupun luar negeri. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh pemohon paten, baik dari dalam maupun luar negeri, memahami perubahan ini secara menyeluruh," ujar Rifan.

Kewajiban pengajuan surat pernyataan pelaksanaan paten juga menjadi bagian penting dari UU Paten yang baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa paten yang diberikan benar-benar digunakan dan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong inovasi dan perkembangan teknologi di Indonesia.

Oka Hiroyuki, ahli dari JICA, menyampaikan bahwa perubahan UU Paten di Indonesia sangat relevan dengan meningkatnya minat perusahaan Jepang untuk mengajukan paten di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu tujuan utama ekspansi bisnis Jepang, dan jumlah permohonan paten dari Jepang terus meningkat setiap tahunnya.

Oka menyoroti pentingnya pemahaman rinci mengenai perubahan regulasi ini bagi perusahaan Jepang. "Melihat besarnya investasi dan inovasi teknologi yang dibawa oleh perusahaan Jepang ke Indonesia, penting bagi kami untuk memahami secara perinci bagaimana perubahan regulasi ini dapat mempengaruhi proses pendaftaran paten di Indonesia," ujar Oka.

Seminar ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi dan bertukar pandangan dengan para narasumber. Diskusi interaktif ini melibatkan akademisi, konsultan kekayaan intelektual, perwakilan JICA, JETRO Singapura, ERIA, dan perwakilan perusahaan dari Jepang. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan implementasi UU Paten yang baru.

Dengan adanya seminar dan perubahan UU Paten, diharapkan akan tercipta ekosistem inovasi yang lebih baik di Indonesia. Percepatan proses perlindungan paten dan kemudahan bagi investor akan mendorong lebih banyak inovasi dan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia.

Baik DJKI dan JICA berharap bahwa UU Paten yang baru dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemahaman yang baik akan menjadi dasar yang kuat dalam mendukung perkembangan teknologi dan investasi di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Kesimpulannya, UU Paten yang baru ini tidak hanya mempercepat proses perlindungan paten, tetapi juga meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, khususnya bagi investor asing seperti Jepang. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia.