LIVE

Verifikasi Sertifikat Pagar Laut Tangerang: Pemprov Banten Lakukan Penyelidikan

Pemprov Banten akan memverifikasi kebenaran informasi mengenai kepemilikan sertifikat HGB dan SHM atas pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, menyusul pernyataan Menteri ATR/BPN tentang keberadaan sertifikat tersebut.

pemprov banten
Pemprov Banten akan memverifikasi kebenaran informasi mengenai kepemilikan sertifikat HGB dan SHM atas pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, menyusul pernyataan Menteri ATR/BPN tentang keberadaan sertifikat tersebut. (©© 2025 Antaranews)

Sertifikat Pagar Laut Tangerang Dipertanyakan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyatakan akan melakukan pengecekan atas informasi terkait keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, pada Senin, 20 Februari 2024, mengungkapkan perlunya verifikasi atas informasi tersebut. Pihaknya akan mencari informasi primer terkait luas wilayah yang sudah bersertifikat HGB dan SHM.

Langkah Pemprov Banten

Nana menjelaskan bahwa Pemprov Banten belum melakukan pengecekan langsung ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten. Mereka memilih pendekatan yang lebih hati-hati, menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pemprov juga menekankan pentingnya memastikan tidak ada pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana, dalam proses ini.

Koordinasi dan Keadilan

Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sedang mengkoordinasikan semua tugas dan fungsi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Pemprov Banten berkomitmen agar tidak ada pihak yang dirugikan atau diabaikan. Semua proses akan mengikuti aturan perundangan yang berlaku, untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan.

Konfirmasi dari Menteri ATR/BPN

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, telah membenarkan adanya sertifikat HGB dan SHM di wilayah tersebut. Dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin, 20 Februari 2024, Nusron menjelaskan bahwa terdapat 263 bidang tanah yang telah bersertifikat. Rinciannya adalah 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang tanah dengan SHM.

Verifikasi Data

Nusron Wahid juga menyatakan bahwa informasi tersebut telah diverifikasi dan sesuai dengan data yang tertera di aplikasi www.bhumi.atrbpn.go.id. Hal ini menegaskan keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut dan menjadi landasan bagi Pemprov Banten untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Kesimpulan

Pemprov Banten kini tengah fokus memverifikasi informasi terkait kepemilikan sertifikat HGB dan SHM atas pagar laut di perairan Tangerang. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Langkah ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menangani isu ini secara hati-hati dan terukur.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Hisar Sitanggang
H
Reporter Hisar Sitanggang
266 Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Diperiksa, Diduga Cacat Prosedur

Menteri ATR/BPN menemukan 266 sertifikat HGB dan HM pagar laut di Tangerang yang diduga cacat prosedur dan diterbitkan antara 2022-2023, saat ini sedang dalam proses peninjauan ulang dan pencabutan.

Tangerang
Menteri ATR Segera Periksa Sertifikat Pagar Laut Subang, Sumenep, dan Pesawaran

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan menyelidiki sertifikat pagar laut di Subang, Sumenep, dan Pesawaran menyusul temuan serupa di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, dengan beberapa sertifikat telah dibatalkan.

konten ai
44 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemalsuan Sertifikat di Tangerang

Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di perairan Tangerang, Banten, dengan terlapor AR dan korban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber Antara
44 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemalsuan Sertifikat di Tangerang

Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di perairan Tangerang, Banten, dengan terlapor AR dan korban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber Antara
192 Sertifikat Tanah Pagar Laut Tangerang Dibatalkan, 13 Lainnya Masih Diperiksa

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah membatalkan 192 sertifikat tanah di pagar laut Tangerang, namun 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk menghindari sengketa hukum.

#planetantara
Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut Tangerang: 266 Sertifikat Cacat Prosedur

Menteri ATR/BPN membatalkan 266 SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang karena cacat prosedur dan material, dan akan memanggil para petugas terkait untuk proses hukum lebih lanjut.

SHGB
Konversi Girik di Tangerang: Nusron Jelaskan Sertifikat Pagar Laut

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa sertifikat pagar laut di Tangerang merupakan konversi girik menjadi SHGB dan SHM melalui program PTSL, bukan penerbitan hak baru, dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

konten ai
Sertifikat Pagar Laut Tangerang Dibatalkan: Menteri ATR Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pembatalan seluruh sertifikat di area pagar laut Tangerang, meski prosesnya berpotensi menghadapi gugatan hukum, demi melindungi nelayan yang dirugikan.

Sumber Antara
Pemkab Tangerang: Pejabat Bappeda Dipanggil Bareskrim Terkait Kasus Pagar Laut

Bareskrim Polri telah memanggil pejabat Bappeda Kabupaten Tangerang untuk dimintai klarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat HGB dan HM pagar laut, setelah kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.

Sumber Antara
8 Pegawai BPN Tangerang Terima Sanksi Berat Kasus Pagar Laut

Menteri ATR/BPN memberikan sanksi berat kepada delapan pegawai Kantah Tangerang karena penerbitan sertifikat pagar laut yang bermasalah, termasuk pembatalan 50 sertifikat dan penyelidikan lebih lanjut terhadap 263 bidang lainnya.

konten ai
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR
Menteri ATR Bantah Cabut Sertifikat Pagar Laut Aguan Dibatalkan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah kabar pembatalan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Aguan di kawasan pagar laut Tangerang; penegasan kebijakan pembatalan sertifikat di luar garis pantai tetap berlaku.

#planetantara
Kementerian ATR Periksa Pejabat BPN Tangerang Terkait Sertifikat Ilegal di Pantai Utara

Kementerian ATR/BPN memeriksa pejabat Kantor Pertanahan Tangerang terkait penerbitan 266 sertifikat HGB dan HM ilegal di kawasan pantai utara Kabupaten Tangerang yang dinyatakan cacat prosedur dan materil, dan berpotensi dicabut.

Kementerian ATR