Wagub Banten Tekankan Pentingnya ASN yang Kompeten dan Berintegritas

Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan integritas ASN untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Pernyataan ini disampaikan di Serang, Selasa (25/2), di mana beliau menghubungkan penilaian kinerja pelayanan publik dengan kepuasan masyarakat. Beliau juga menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi informasi menuntut pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Menurut Wagub Dimyati, pelayanan publik yang efektif tidak boleh lagi berbelit-belit atau melibatkan terlalu banyak rapat. Ia menekankan perlunya infrastruktur dan sumber daya manusia yang andal untuk menunjang hal tersebut. "Tidak boleh lagi bertele-tele, terlalu sering rapat. Infrastruktur dan sumber daya manusia harus andal," tegasnya. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa aparatur harus memahami kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pembangunan harus berorientasi bottom-up, bukan lagi top-down.

Dalam arahannya, Wagub Dimyati juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi program pemerintah dan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Beliau menegaskan, "Menjadi birokrat tujuannya menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat." Selain itu, Wagub Dimyati juga memberikan kiat-kiat untuk menjadi aparatur yang baik, mencakup perencanaan diri, visi dan misi yang jelas, fokus, mencari mentor yang tepat, mengikuti pelatihan, dan melakukan evaluasi diri secara berkala.

Wagub Dimyati menyampaikan harapannya agar pelatihan selama tujuh hari, yang meliputi Survei Kepuasan Masyarakat, Membangun Integritas dan Etika Pemerintah, dan Public Speaking, dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan integritas para peserta. Ia berharap para peserta pelatihan akan menjadi ASN yang lebih teruji dan andal dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan. Transparansi dan soliditas juga ditekankannya sebagai nilai penting dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Kepala Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Untung Saritomo, menambahkan bahwa setiap kelompok pelatihan diikuti oleh 40 peserta, dengan total 120 peserta dari berbagai OPD yang mengikuti penutupan pelatihan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas dan integritas ASN-nya.

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten. Dengan ASN yang kompeten dan berintegritas, diharapkan pelayanan publik akan menjadi lebih responsif, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi menjadi poin penting dalam peningkatan pelayanan publik. Wagub Dimyati mendorong pemanfaatan media sosial untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memahami kebutuhan masyarakat secara langsung dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berorientasi bottom-up memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di lapangan. Dengan demikian, pelayanan publik yang diberikan akan lebih relevan dan bermanfaat.

Dengan demikian, pelatihan ini bukan hanya sekadar serangkaian kegiatan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas ASN yang profesional dan berintegritas tinggi. Hal ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah yang maju dan sejahtera.

Peningkatan kapasitas dan integritas ASN merupakan kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pelatihan ini menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional. Harapannya, dengan ASN yang lebih kompeten dan berintegritas, pelayanan publik di Provinsi Banten akan semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.