Wagub Sumut Imbau Optimalkan Kerja Sama Antar Daerah Kendalikan Inflasi

Wakil Gubernur Sumut meminta daerah-daerah di Sumatera Utara mengoptimalkan kerja sama untuk menekan angka inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui program kerja sama antar daerah (KAD).

Medan, 14 Maret 2025 (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengimbau seluruh daerah di provinsi tersebut untuk mengoptimalkan Program Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam upaya mengendalikan inflasi. Imbauan ini disampaikan dalam rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara di Medan, Jumat lalu. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah potensi peningkatan harga barang menjelang hari besar keagamaan nasional.

Surya menekankan pentingnya kerja sama antar daerah, terutama bagi daerah dengan surplus produksi pertanian untuk menyuplai daerah yang mengalami defisit. "Inflasi tetap kita jaga agar daya beli tetap terjaga. Sudah beberapa daerah yang melakukan kerja sama, namun belum maksimal," ujarnya. Ia mencontohkan Kabupaten Batu Bara yang telah menjalin kerja sama dengan Kota Medan dalam memenuhi pasokan cabai.

Selain KAD, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya pasar murah sebagai strategi pengendalian inflasi jangka pendek. Kerja sama dengan kabupaten/kota, Bulog, produsen, dan distributor dinilai sangat penting untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Lebih lanjut, beliau juga menekankan pentingnya gerakan serentak, meliputi gerakan penurunan inflasi, pasar murah, penanaman, dan pangan murah untuk mengendalikan inflasi secara efektif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Rudy Brando Hutabarat, turut memberikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa strategi pengendalian inflasi yang tepat akan melindungi masyarakat kecil, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Februari 2025, Sumatera Utara mengalami deflasi -0,63 persen (month to month) dan inflasi 0,73 persen (year on year). Deflasi ini disebabkan oleh penurunan tarif listrik dan terkendalinya harga pangan.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), BI Sumut mengusung program 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Untuk keterjangkauan harga, telah dilaksanakan 74 kali gerakan pasar dan pangan murah hingga 12 Maret 2025. Ketersediaan pasokan dijaga melalui kelancaran produksi, sementara kelancaran distribusi diawasi melalui inspeksi mendadak di pasar dan distributor sebanyak 73 kali. Komunikasi efektif dilakukan melalui imbauan di media massa.

Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, turut hadir dalam rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa Batu Bara, sebagai salah satu penghasil cabai di Sumut, telah menjalin kerja sama dengan Kota Medan. Keberhasilan ini bahkan telah menghasilkan produk baru berupa 'Pasta Cabai Melaka'. Bupati Batu Bara menyatakan kesiapan daerahnya untuk berkolaborasi dengan daerah lain dalam pengendalian inflasi.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa pengendalian inflasi di Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Kerja sama antar daerah melalui KAD, pasar murah berskala besar, dan strategi komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Program 4K yang digagas oleh Bank Indonesia Sumut juga menunjukkan komitmen untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Keberhasilan Kabupaten Batu Bara dalam berkolaborasi dengan Kota Medan dalam hal pasokan cabai menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama antar daerah dapat berkontribusi pada pengendalian inflasi. Model kerja sama ini diharapkan dapat ditiru oleh daerah lain di Sumatera Utara untuk komoditas pertanian lainnya. Dengan demikian, diharapkan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan Bank Indonesia Sumut menunjukkan komitmen yang serius dalam mengatasi permasalahan inflasi. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara.