Wamenaker Dukung Pemberantasan Premanisme di Kawasan Industri Jawa Barat

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mendukung langkah Gubernur Jawa Barat dalam memberantas premanisme dan percaloan tenaga kerja di kawasan industri untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam memberantas premanisme dan percaloan tenaga kerja di kawasan industri Jawa Barat. Langkah tegas ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut disampaikan Wamenaker di Jakarta pada Selasa, 04/03, menanggapi keluhan sejumlah kawasan industri terkait praktik premanisme yang merugikan.

"Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya premanisme di lingkungan pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jabar ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujar Wamenaker Noel, seperti dikutip dari keterangan resmi. Pernyataan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terbebas dari gangguan di luar operasional perusahaan.

Selain pemberantasan premanisme, Wamenaker juga mendukung langkah-langkah untuk memberantas praktik percaloan tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk melindungi calon pekerja dari pungutan liar dan memastikan proses perekrutan yang transparan dan adil. "Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan 'outsourcing' yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja," tegasnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberantas premanisme di kawasan industri. Langkah konkret yang akan diambil termasuk instruksi kepada seluruh kepala desa agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik pungutan liar yang membebani dunia usaha.

"Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik," ujarnya. Gubernur juga menekankan bahwa segala bentuk pemungutan atau permintaan dana yang tidak sesuai ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan ditertibkan.

Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti anggapan keliru di masyarakat yang menganggap pabrik sebagai sumber dana tak terbatas. Tidak semua permintaan dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. "Karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi dunia usaha dari praktik-praktik ilegal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan tenaga kerja. Dengan adanya BLK yang memadai, diharapkan pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri, sehingga mengurangi beban biaya operasional.

Wamenaker menekankan pentingnya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap langkah-langkah yang telah dirancang pemerintah daerah. Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman dan nyaman, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat semakin kuat. "Jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri," ujar Wamenaker.

Pernyataan ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemberantasan premanisme dan percaloan tenaga kerja merupakan langkah strategis untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulannya, upaya pemberantasan premanisme dan percaloan tenaga kerja di Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari Wamenaker. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.