Wamentan Ajak DPRD Jatim Awasi Harga Gabah, Jaga Kesejahteraan Petani
Wakil Menteri Pertanian mengajak DPRD Jawa Timur mengawasi harga gabah agar tidak di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kg, demi kesejahteraan petani dan swasembada beras nasional.
Jakarta, 9 Februari 2024 - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur untuk turut serta mengawasi harga gabah agar tetap di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).
Langkah ini diambil untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga. Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap harga gabah di tingkat petani. Beliau meminta agar setiap temuan harga gabah di bawah HPP segera dilaporkan ke Kementerian Pertanian (Kementan).
Pengawasan Harga Gabah: Upaya Jaga Kesejahteraan Petani
"Kalau ada harga di bawah HPP Rp6.500, segera laporkan kepada kami," tegas Wamentan Sudaryono dalam audiensi dengan DPRD Jawa Timur di Kantor Pusat Kementan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi petani dari praktik-praktik yang merugikan.
Wamentan, yang akrab disapa Mas Dar, juga menyampaikan bahwa kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden. Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kesejahteraan petani, khususnya terkait harga gabah. Oleh karena itu, peran aktif semua pihak, termasuk DPRD yang memiliki fungsi pengawasan, sangat penting dalam mengawal penyerapan gabah di lapangan.
"Ini sudah menjadi isu yang mendapat perhatian langsung dari Presiden, sehingga semua pihak harus terlibat," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan urgensi masalah ini bagi pemerintah.
Stabilitas Harga Beras dan Swasembada Beras Nasional
Pemerintah saat ini tengah fokus pada penyerapan gabah untuk menjaga stabilitas harga beras dan mewujudkan swasembada beras nasional. Wamentan menjelaskan bahwa harga beras saat ini relatif stabil, meskipun Indonesia tidak melakukan impor beras. Hal ini berkat peningkatan produksi dalam negeri.
"Januari-Februari biasanya harga beras mahal karena masih masa tanam. Tahun lalu harga naik dan kita impor beras. Sekarang harga stabil, padahal kita tidak impor. Itu semua karena produksi kita yang meningkat," jelasnya. Data ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan produksi beras.
Tantangan Pertanian dan Solusi Pemerintah
Selain masalah harga gabah, pemerintah juga tengah berupaya mengatasi tantangan lain yang dihadapi petani, seperti ketersediaan bibit, irigasi, pupuk, dan harga gabah. Salah satu langkah konkrit yang telah dilakukan adalah memangkas 145 regulasi terkait distribusi pupuk subsidi.
Pemangkasan regulasi ini bertujuan mempercepat akses petani terhadap pupuk. "Tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Februari petani belum mendapatkan pupuk subsidi. Tapi berkat pemangkasan regulasi, sekarang petani sudah bisa langsung menebus pupuk dan menggunakannya untuk masa tanam," sebut Wamentan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
Peran Strategis Jawa Timur dalam Ketahanan Pangan Nasional
Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah, mengungkapkan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam produksi pangan nasional. Pada tahun 2024, Jawa Timur berhasil menghasilkan 5 juta ton beras, dan menargetkan produksi 7 juta ton pada tahun 2025.
"Kami berharap ada dukungan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk dan alat-alat pertanian. Dengan target baru ini, kami yakin dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Anik. Target produksi beras Jawa Timur menunjukkan optimisme dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Anik juga mengapresiasi kebijakan HPP gabah yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap kebijakan ini dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan membantu mewujudkan swasembada pangan tanpa bergantung pada impor. "Kami mengapresiasi langkah Kementan dalam mencapai swasembada pangan juga sekaligus memastikan kesejahteraan petani. Ini langkah menggembirakan untuk masa depan pertanian Indonesia," pungkasnya.
Kesimpulan
Dengan adanya kebijakan HPP dan pengawasan yang ketat, diharapkan petani di seluruh Indonesia dapat memperoleh harga gabah yang adil. Hal ini akan mendukung tercapainya target swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.